Opini • 03 Feb 2025

Sawah Jadi Mall, Hukum Jadi Alat : Siapa yang Bertanggung Jawab atas Alih Fungsi Lahan?

literasihukum.com/sawah-jadi-mall-hukum-jadi-alat-siapa-yang-bertanggung-jawab-atas-alih-fungsi-lahan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian memunculkan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab? Hukum, sosial, dan ekonomi terlibat dalam isu.

Opini • 02 May 2025

Ketika Tanah Air Bergantung pada Tanah Asing: Ironi Impor Pangan

literasihukum.com/tanah-air-bergantung-pada-impor-pangan-asing

Indonesia bergantung pada impor pangan meski punya potensi agraris besar, akibat infrastruktur dan preferensi konsumen.

Opini • 30 Mar 2026

Politik Ruang Sempit: Kedaulatan Pangan Dari Pertanian Vertikal

literasihukum.com/politik-ruang-sempit-kedaulatan-pangan-dari-pertanian-vertikal

…cuma pembatas, tapi pilar kedaulatan pangan! Saatnya kebijakan & masyarakat bersatu lewat pertanian vertikal.

Opini • 11 Mar 2026

Dampak Eskalasi AS-Iran: Ancaman Nyata bagi Ketahanan Pangan Indonesia

literasihukum.com/dampak-eskalasi-as-iran-ancaman-nyata-bagi-ketahanan-pangan-indonesia

Eskalasi AS-Iran ancam pangan RI! Selat Hormuz terblokade, harga pupuk & energi melonjak. Simak analisis ketahanan pangan kita.

Opini • 04 Feb 2025

Coretax: Mampukah Menegakkan Hukum Perpajakan di Sektor Pertanian?

literasihukum.com/coretax-mampukah-menegakkan-hukum-perpajakan-di-sektor-pertanian

Coretax adalah sistem perpajakan yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi pajak di Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Pertanian · No. 1 · Tahun 2024 • 05 Apr 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

literasihukum.com/peraturan/16213/perubahan-atas-peraturan-menteri-pertanian-nomor-10-tahun-2022-tentang-tata-cara-penetapan-alokasi-dan-harga-eceran-tertinggi-pupuk-bersubsidi-sektor-pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Peraturan Peraturan Menteri Pertanian · No. 04 · Tahun 2024 • 13 Sep 2024

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian

literasihukum.com/peraturan/15242/perubahan-atas-peraturan-menteri-pertanian-nomor-04-tahun-2021-tentang-tata-cara-penunjukan-pelaksana-harian-dan-pelaksana-tugas-di-lingkungan-kementerian-pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian

Peraturan Peraturan Menteri Pertanian · No. 4 · Tahun 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

literasihukum.com/peraturan/14799/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pertanian-nomor-10-tahun-2022-tentang-tata-cara-penetapan-alokasi-dan-harga-eceran-tertinggi-pupuk-bersubsidi-sektor-pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Peraturan Peraturan Menteri Pertanian · No. 5 · Tahun 2024

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian

literasihukum.com/peraturan/15172/tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-pertanian-nomor-33-tahun-2023-tentang-penerapan-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-lingkup-kementerian-pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian

Opini • 02 Apr 2026

Lapar di Negeri Agraris: Ironi Hukum Pangan yang Belum Memihak

literasihukum.com/lapar-di-negeri-agraris-ironi-hukum-pangan-yang-belum-memihak

Ironi hukum pangan di Indonesia: negara agraris, tapi kelaparan mengintai. Kebijakan agraria belum sepenuhnya memihak kedaulatan pangan rakyat.