Hasil Pencarian: Penyertaan Hukum Pidana

Opini • 03 Feb 2024

Serba-Serbi Hukum Pidana Bagian Ke-9: Penyertaan dalam Hukum Pidana Indonesia

literasihukum.com/penyertaan-dalam-hukum-pidana

Artikel ini membahas mengenai konsep penyertaan pada Hukum Pidana Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus sampai akhir!

Materi Hukum • 14 Mar 2024

Asas Hukum, Adagium, Old Maxim, dan Postulat: Apa Perbedaannya?

literasihukum.com/asas-hukum-adagium-old-maxim-dan-postulat

Seringkali kita mendengar kata asas hukum, ada pula yang menyebutkan adagium, dan kadang kali hal atau kalimat yang sama disebut sebagai postulat. Lalu sebenarnya, apa sih perbedaanya dari asas hukum,...

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 65 · Tahun 1948 • 09 Nov 1948

Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

literasihukum.com/peraturan/15643/pengadilan-tentara-hukum-acara-pidana-peraturan-tentang-mengadakan-perubahan-dan-penambahan-dalam-undang-undang-no-8-tahun-1946-dari-hal-hukum-acara-pidana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1948 tentang Pengadilan Tentara Hukum Acara Pidana. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Dari Hal Hukum Acara Pidana

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 73 · Tahun 1958 • 20 Sep 1958

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

literasihukum.com/peraturan/15915/menyatakan-berlakunya-undang-undang-no-1-tahun-1946-republik-indonesia-tentang-peraturan-hukum-pidana-untuk-seluruh-wilayah-republik-indonesia-dan-mengubah-kitab-undang-undang-hukum-pidana

…Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Materi Hukum • 09 Jun 2024

Hukuman Mati Bagi Pelaku Turut Serta Pembunuhan Berencana: Sebuah Kajian

literasihukum.com/hukuman-mati-bagi-pelaku-turut-serta-pembunuhan

Artikel ini membahas tentang penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku turut serta (medepleger) dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 18 · Tahun 1960 • 14 Apr 1960

Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

literasihukum.com/peraturan/15815/perubahan-jumlah-hukuman-denda-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-dan-dalam-ketentuan-ketentuan-pidana-lainnya-yang-dikeluarkan-sebelum-tanggal-17-agustus-1945

…n Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1976 • 27 Apr 1976

Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

literasihukum.com/peraturan/17091/perubahan-dan-penambahan-beberapa-pasal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bertalian-dengan-perluasan-berlakunya-ketentuan-perundang-undangan-pidana-kejahatan-penerbangan-dan-kejahatan-terhadap-saranaprasarana-penerbangan

…or 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 14 · Tahun 1965 • 01 Apr 1965

Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

literasihukum.com/peraturan/15593/ancaman-pidana-terhadap-tindak-pidana-termaksud-dalam-undang-undang-no-22-tahun-1961-tentang-perguruan-tinggi-ln-1961-no-302

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

Kamus Hukum

Pertanggungjawaban pidana penyertaan

literasihukum.com/kamus-hukum/2652/pertanggungjawaban-pidana-penyertaan

Pertanggungjawaban pidana penyertaan Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan penyertaan. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana penyertaan: Majelis menilai kesalahan, kemampuan bertanggu…

Kamus Hukum

Pembuktian penyertaan

literasihukum.com/kamus-hukum/2020/pembuktian-penyertaan

Pembuktian penyertaan Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait penyertaan. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian penyertaan: Pembuktian dapat melibatkan saksi, ahli, dok…