Opini • 22 Feb 2024

Hukum vs Politik: Kuat Mana?

literasihukum.com/hukum-vs-politik-kuat-mana

Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Berita • 02 Jan 2025

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945

news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold

…as minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menggemparkan publik.

Opini • 06 Apr 2026

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak

Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?

Opini • 06 Mar 2024

Menyingkap Ambang Batas Parlemen: Manfaat, Tantangan, dan Alternatif

literasihukum.com/menyingkap-ambang-batas-parlemen

Artikel ini membahas manfaat, tantangan, serta alternatif ambang batas parlemen, termasuk usulan ambang batas 1 persen oleh Perludem. Dalam menentukan ambang batas ideal, perlu mempertimbangkan hak pi...

Opini • 07 May 2026

RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?

literasihukum.com/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi

Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024

…(MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 2025 • 02 Sep 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (RPJMD Konawe 2025-2029)

literasihukum.com/peraturan/5474/rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-tahun-2025-2029-rpjmd-konawe-2025-2029

…n Konawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (RPJMD Konawe 2025-2029)

Berita • 17 Jan 2025

Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold: 3 Catatan Penting dari Prof Jimly

news.literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold-3-catatan-penting-dari-prof-jimly

Putusan MK menghapus presidential threshold dalam Pilpres, membuka peluang bagi pemilu yang lebih inklusif dan kompetitif. Simak catatan penting Prof Jimly dan pakar hukum lainnya!

Opini • 19 Aug 2023

Apakah Kualitas Demokrasi Berkorelasi terhadap Lingkungan Hidup?

literasihukum.com/demokrasi-lingkungan-hidup

Literasi Hukum - Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan demokrasi dan lingkungan dalam daya dukung pembuatan kebijakan di Indonesia dalam bingkai pembangunan berkelanjutan, serta bagaiman...