Menampilkan 1–10 dari 91 hasil
· ~34ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 09 Feb 2023
Relevansi Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Islam dan Konvensi Jenewa 1949
literasihukum.com/perlakuan-tawanan-perang
…asi Hukum - Artikel ini membahas Relevansi Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Islam dan Konvensi Jenewa 1949. Yuk simak pembahasannya! Ditulis oleh: Sintarda Hari (Mahasiswa Prodi Hukum Univ...
Opini
• 24 Mar 2023
Perlindungan Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional
literasihukum.com/tenaga-medis-konflik-bersenjata
…indungan yang diberikan kepada tenaga medis selama konflik bersenjata, termasuk bagaimana Konvensi Jenewa 1949 memberikan perlindungan terhadap tenaga...
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 59 · Tahun 1958
• 04 Jul 2026
Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949
literasihukum.com/peraturan/16036/ikut-serta-negara-republik-indonesia-dalam-seluruh-konpensi-jenewa-tanggal-12-agustus-1949
…) Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1961
• 06 Sep 1961
Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
literasihukum.com/peraturan/16731/persetujuan-atas-tiga-konvensi-jenewa-tahun-1958-mengenai-hukum-laut
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971
literasihukum.com/peraturan/17093/pengesahan-konvensi-tokyo-1963-konvensi-the-hague-1970-dan-konvensi-montreal-1971
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 14 · Tahun 1954
Pencabutan Ordonansi "Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949" (Staatsblad 1949 Nr 159)
literasihukum.com/peraturan/17012/pencabutan-ordonansi-uitvoerverbod-plantenmateriaal-negara-sumatera-timur-1949-staatsblad-1949-nr-159
…n 1954 tentang Pencabutan Ordonansi "Uitvoerverbod Plantenmateriaal Negara Sumatera Timur 1949" (Staatsblad 1949 Nr 159)
Materi Hukum
• 28 Mar 2025
Konflik Israel dan Palestina Perspektif Hukum Internasional dan Peran Indonesia dalam Menanganinya
literasihukum.com/konflik-israel-dan-palestina-perspektif-hukum-internasional
Artikel ini membahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut
Opini
• 20 Jul 2025
Pro dan Kontra Autonomous Weapon Systems Dalam Konteks Hukum Humaniter Internasional
literasihukum.com/pro-dan-kontra-autonomous-weapon-systems-dalam-hukum-humaniter-internasional
Literasi Hukum - Mengkaji pro dan kontra Autonomous Weapon Systems (AWS) dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional. Analisis ini membahas tantangan yang ditimbulkan oleh 'robot pembunuh' terhadap p...
Materi Hukum
• 05 Mar 2023
Eksistensi Drone menurut Hukum Internasional dan Indonesia
literasihukum.com/keberadaan-drone-menurut-hukum
Pelajari tinjauan hukum internasional dan Indonesia atas keberadaan drone.
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1959
• 26 Jun 2026
Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/16698/penetapan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1958-tentang-penggantian-peraturan-tentang-bintang-gerilya-sebagaimana-termaktub-dalam-peraturan-pemerintah-no-8-tahun-1949-lembaran-negara-tahun-1958-no-154-sebagai-undang-undang
…uran Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang