Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~131ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 12 Dec 2023
Hukum Progresif: Pandangan, Implementasi, dan Tantangan
literasihukum.com/hukum-progresif-pandangan-implementasi
Literasi Hukum - Telusuri pandangan hukum progresif dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Pelajari keyakinan dasar, nilai-nilai, dan dimensi yang membentuk fondasi hukum progresif untuk me...
Opini
• 15 Jan 2024
Hukum Progresif: Pemikiran Satjipto Rahardjo untuk Keadilan Substantif
literasihukum.com/hukum-progresif-pemikiran-satjipto-rahardjo-untuk-keadilan-substantif
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai hukum progresif yang digagas oleh maestro hukum Prof Satjipto Rahardjo. Menurut beliau hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Filosofi H...
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 47 · Tahun 2025
• 25 Sep 2025
Pengurangan Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Serta Pembebasan Pajak Progresif
literasihukum.com/peraturan/1701/pengurangan-pajak-kendaraan-bermotor-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-sanksi-administrasi-pajak-kendaraan-bermotor-serta-pembebasan-pajak-progresif
…Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, Serta Pembebasan Pajak Progresif
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 31 · Tahun 2025
• 25 Jul 2026
Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Pajak Progresif dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
literasihukum.com/peraturan/1962/pengurangan-pajak-kendaraan-bermotor-danatau-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-serta-pembebasan-pajak-progresif-dan-sanksi-administrasi-pajak-kendaraan-bermotor
…ajak Kendaraan Bermotor dan/atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Pajak Progresif dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 12 · Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/16132/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…
Opini
• 10 Jan 2024
Hukum Modern: Gagal Mewujudkan Keadilan?
literasihukum.com/menggugat-hukum-modern
Literasi Hukum - Hukum merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, pada kenyataannya, hukum di Indonesia masih jauh dari ideal. Penegakan hukum di Indonesia...
Opini
• 23 Apr 2025
Hukum Progresif dan Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Bekerja: Urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak
literasihukum.com/hukum-progresif-dan-pemenuhan-hak-pemberdayaan-perempuan-bekerja-urgensi-reformasi-cuti-suami-paternity-leave-dalam-perspektif-kesejahteraan-ibu-dan-anak
Artikel ini membahas urgensi Reformasi Cuti Suami (Paternity Leave) dalam Perspektif Kesejahteraan Ibu dan Anak
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 40 · Tahun 2016
• 11 Nov 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
literasihukum.com/peraturan/15482/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-20-tahun-2015-tentang-tata-cara-dan-prosedur-pengharmonisasian-pembulatan-dan-pemantapan-konsepsi-rancangan-peraturan-perundang-undangan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Per…