Menampilkan 81–90 dari 134 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 29 Apr 2026
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
literasihukum.com/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review
Opini
• 15 Apr 2026
KUHAP baru dan Potensi Korupsi Baru
literasihukum.com/kuhap-baru-dan-potensi-korupsi-baru
KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.
Opini
• 16 Jan 2024
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Social Legal
literasihukum.com/perspektif-social-legal-dalam-pengaturan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai Perspektif Social Legal dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Yuk simak penjelasannya! Oleh: Irkham Shaifi Cahyo Sasono Tindak Pidan...
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Menata Ulang Independensi BI, OJK, dan LPS: Gagasan Baru Konstitusionalisme Moneter
literasihukum.com/konstitusionalisme-moneter-independensi-bi-ojk-lps
Literasi Hukum - Di tengah kompleksitas ekonomi global dan nasional, tiga lembaga memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK...
Opini
• 05 Jan 2026
Membedah Peta Jalan Swasembada Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
literasihukum.com/membedah-peta-jalan-swasembada-pangan-pemerintahan-prabowo-gibran
Bedah peta jalan swasembada pangan Prabowo-Gibran: dari beras, gula, hingga Makan Bergizi Gratis demi kedaulatan nasional.
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial
literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024
Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...
Opini
• 12 May 2026
Media Sosial: Antara Transparansi atau Ancaman Terhadap Lembaga Konstitusi
literasihukum.com/media-sosial-antara-transparansi-atau-ancaman-terhadap-lembaga-konstitusi
…era digital 2026, media sosial telah bertransformasi dari sekedar alat komunikasi menjadi aktor utama yang mempengaruhi dinamika ketatanegaraan.
Berita
• 11 May 2026
Markas Judol Internasional yang Dikelola oleh WNA Dibongkar Polri
news.literasihukum.com/markas-judol-internasional-yang-dikelola-oleh-wna-dibongkar-polri
Polri menggerebek markas judi online di Hayam Wuruk, menyita 75 situs dan mengamankan 321 WNA yang dimana Melanggar UU ITE & KUHP.
Opini
• 05 Jan 2026
Oposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan
literasihukum.com/oposisi-hilang-di-parlemen-hidup-di-jalanan
Oposisi di DPR kini lumpuh akibat dominasi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas demokrasi agar tetap hidup.
Opini
• 12 May 2026
PHK Massal Ribuan Buruh, Siapa yang Bertanggung Jawab?
literasihukum.com/phk-massal-ribuan-buruh-siapa-yang-bertanggung-jawab
PHK massal melanda Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Perusahaan, direksi, pemilik modal, atau negara? Simak analisis hukum bagi buruh korban PHK.