Menampilkan 61–70 dari 200 hasil
· ~91ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 04 Jun 2024
Ketentuan Hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat Menurut PP Nomor 21 Tahun 2024
literasihukum.com/tabungan-perumahan-rakyat
Artikel ini membahas ketentuan hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat menurut PP Nomor 21 Tahun 2024.
Materi Hukum
• 28 Feb 2024
Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata
literasihukum.com/perampasan-aset-dalam-tindak-pidana-korupsi
Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi
Materi Hukum
• 20 Dec 2025
Kupas Tuntas Asas Lex Favor Reo: Dinamika Hukum Transitoir dari KUHP Lama ke KUHP Nasional
literasihukum.com/kupas-tuntas-asas-lex-favor-reo-dinamika-hukum-transitoir-dari-kuhp-lama-ke-kuhp-nasional-akBp
Analisis mendalam asas Lex Favor Reo dalam hukum pidana. Memahami penerapan prinsip hukum yang paling menguntungkan dalam transisi KUHP Baru.
Opini
• 23 Jan 2024
Konsep Keadilan Ekologis
literasihukum.com/konsep-keadilan-ekologis
keadilan ekologis muncul sebagai respons terhadap perhatian global terhadap isu-isu lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks pembangunan yang merusak lingkungan dan meru...
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 25 · Tahun 2018
• 13 Jul 2026
Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
literasihukum.com/peraturan/8442/pedoman-penetapan-jenis-rencana-usaha-danatau-kegiatan-yang-wajib-memiliki-upaya-pengelolaan-lingkungan-hidup-dan-upaya-pemantauan-lingkungan-hidup-dan-surat-pernyataan-kesanggupan-pengelolaan-dan-pemantauan-lingkungan-hidup
…tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Opini
• 10 Feb 2023
Fenomena Greenwashing, Bagaimana Kebijakan Regulasinya di Indonesia?
literasihukum.com/greenwashing-regulasi-di-indonesia
Artikel ini membahas mengenai fenomena Greenwashing dan mengkaji bagaimana kebijakan regulasinya di Indonesia. Yuk simak penjelasannya!
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2013
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
literasihukum.com/peraturan/854/jenis-usaha-danatau-kegiatan-yang-wajib-dilengkapi-upaya-pengelolaan-lingkungan-hidup-upaya-pemantauan-lingkungan-hidup-atau-surat-pernyataan-kesanggupan-pengelolaan-dan-pemantauan-lingkungan-hidup
…ara Nomor 23 Tahun 2013 tentang JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP, ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 159 · Tahun 2014
Masa Transisi Pengalihan Pengelolaan Air Limbah Domestik Dari Dinas Kebersihan Kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
literasihukum.com/peraturan/9527/masa-transisi-pengalihan-pengelolaan-air-limbah-domestik-dari-dinas-kebersihan-kepada-perusahaan-daerah-pengelolaan-air-limbah-provinsi-daerah-khusus-ibu-kota-jakarta
…vinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 159 Tahun 2014 tentang Masa Transisi Pengalihan Pengelolaan Air Limbah Domestik Dari Dinas Kebersihan Kepada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2011
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
literasihukum.com/peraturan/1307/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-daerah-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah
…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 27 Tahun 2011 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2013
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
literasihukum.com/peraturan/950/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-maros-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-bendahara-umum-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah
…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 29 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANG…