Menampilkan 61–70 dari 200 hasil
· ~256ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1953
• 17 Jun 2026
Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin
literasihukum.com/peraturan/15905/ancaman-hukuman-terhadap-pembelian-menerimaan-penyerahan-penguasaan-kepunyaan-persediaan-atau-dalam-penyimpanan-pengangkutan-atau-pembawaan-kawat-tembaga-dengan-tidak-mempunyai-surat-idzin
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Id…
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 11 · Tahun 2024
• 29 Jul 2026
Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya
literasihukum.com/peraturan/15201/tata-cara-pembinaan-pengawasan-dan-evaluasi-terhadap-daerah-provinsi-hasil-pemekaran-daerah-provinsi-induk-dan-daerah-kabupatenkota-dalam-cakupan-wilayah-provinsi-papua-selatan-provinsi-papua-tengah-provinsi-papua-pegunungan-dan-provinsi-papua-barat-daya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan,…
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 68 · Tahun 2021
• 28 Jul 2026
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
literasihukum.com/peraturan/16367/tata-cara-tuntutan-ganti-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-di-lingkungan-kementerian-perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 48 · Tahun 2024
• 23 Jul 2026
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain
literasihukum.com/peraturan/15396/pengenaan-bea-masuk-tindakan-pengamanan-terhadap-impor-produk-kain
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 49 · Tahun 2024
• 23 Jul 2026
Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Karpet Dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya
literasihukum.com/peraturan/15395/pengenaan-bea-masuk-tindakan-pengamanan-terhadap-impor-produk-karpet-dan-tekstil-penutup-lantai-lainnya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Karpet Dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2017
• 13 Jul 2026
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Perizinan Lingkungan
literasihukum.com/peraturan/14275/petunjuk-teknis-pelaksanaan-pengawasan-ketaatan-penanggung-jawab-usaha-danatau-kegiatan-terhadap-ketentuan-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-lingkungan-hidup-dan-perizinan-lingkungan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup da…
Opini
• 07 Aug 2023
Parameter Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Baru
literasihukum.com/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana
Pahami parameter pembuktian dalam hukum acara pidana: definisi, kekuatan pembuktian, dan alat bukti yang sah menurut KUHAP.
Materi Hukum
• 09 Mar 2026
12 Perbedaan KUHAP 2025 dan KUHAP 1981
literasihukum.com/12-perbedaan-kuhap-2025-dan-kuhap-1981
KUHAP 2025 menggantikan KUHAP 1981. Simak 12 perubahan penting soal tersangka, advokat, korban, bukti elektronik, dan putusan hakim.
Kamus Hukum
Akta di bawah tangan
literasihukum.com/kamus-hukum/16/akta-di-bawah-tangan
…tangan Akta yang dibuat para pihak tanpa pejabat umum; kekuatan pembuktiannya tergantung pengakuan/alat bukti lain. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Akta di bawah tangan" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumb…
Materi Hukum
• 25 Mar 2023
Memahami 6 Subjek Hukum Internasional
literasihukum.com/memahami-6-subjek-hukum-internasional
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang subjek-subjek hukum dalam hukum internasional, khususnya tentang dua jenis subjek hukum internasional, yaitu state actor dan non-state actor. Selain itu,...