Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 122 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Program Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat

literasihukum.com/peraturan/6445/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-garut-nomor-122-tahun-2019-tentang-pedoman-teknis-penyelenggaraan-bantuan-pelayanan-kesehatan-bagi-masyarakat-miskin-dalam-program-pelayanan-terpadu-rumah-harapan-masyarakat

…or 122 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dalam Program Pelayanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat

Opini • 25 Feb 2023

Dilema Ambisi Otonomi Daerah : Ragam Teks Hukum dalam Konstitusi dan Potret Realitas

literasihukum.com/ambisi-otonomi-daerah

Otonomi Daerah dan Keadilan Sosial Literasi Hukum - Perjalanan panjang dan semangat terhadap penegakan otonomi yang seluas-luasnya merupakan cita-cita tertinggi demi mewujudkan keadilan sosial bagi...

Opini • 07 Apr 2023

Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia: Sejarah, Pengertian, dan Implementasinya di Masa Lalu dan Sekarang

literasihukum.com/pancasila-sebagai-ideologi-negara

Literasi Hukum - Pelajari sejarah, pengertian, dan implementasi ideologi negara Indonesia, Pancasila, dalam artikel ini. Mengetahui dasar filsafat dan ideologi negara yang terdiri dari lima dasar ini...

Opini • 27 Jan 2024

Pengangkatan Anak: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Kebiasaan

literasihukum.com/hukum-pengangkatan-anak

Artikel ini berisi tentang hukum positif di Indonesia serta hukum kebiasaan yang mengatur mengenai tata cara adopsi seorang anak

Materi Hukum • 22 May 2024

Ketentuan Hukum Terkait Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

literasihukum.com/ketentuan-anak-luar-kawin-pasca-putusan-mk

Artikel ini membahas dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Opini • 06 Apr 2026

Legalisasi Kekejaman Tambang di Kalimantan: Saat Hukum Melindungi Perusakan Lingkungan

literasihukum.com/hukum-yang-menyuburkan-kekejaman-tambang-yang-merampas-kalimantan

Sebuah negara layak disebut adil bukan karena ia kaya sumber daya, tetapi karena ia mampu menahan diri. Kalimantan hari ini adalah pengingat keras bahwa tanpa pembatasan hukum yang tegas, kekayaan alam berubah menjadi kutukan.

Kamus Hukum

Administrasi pengadilan

literasihukum.com/kamus-hukum/8/administrasi-pengadilan

…ilan dilakukan dalam rangka menunjang kerja hakim dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Administrasi pengadilan diantaranya meliputi pengawasan terhadap anggaran, penunjukan hakim dalam suatu perkara, mencipta…

Kamus Hukum

Asas kemanfaatan

literasihukum.com/kamus-hukum/605/asas-kemanfaatan

Asas kemanfaatan Prinsip dalam hukum yang menuntut hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas kemanfaatan dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Doktrin/teori hukum

Kamus Hukum

Keadilan distributif

literasihukum.com/kamus-hukum/486/keadilan-distributif

…lan distributif Konsep keadilan tentang pembagian manfaat/beban secara proporsional dalam masyarakat. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Keadilan distributif" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Huk…

Kamus Hukum

Keadilan restoratif

literasihukum.com/kamus-hukum/484/keadilan-restoratif

Keadilan restoratif Konsep pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog dan kesepakatan pemulihan. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Keadilan restoratif" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber:…