Opini • 03 Dec 2025

Menakar Penerapan Pasal Makar dalam Kasus Hermawan Susanto

literasihukum.com/kasus-hermawan-susanto-makar

Analisis kritis kasus Hermawan Susanto: implikasi pasal makar KUHP terhadap kebebasan berekspresi dan batasan ujaran kebencian di Indonesia.

Opini • 25 Dec 2025

Menakar Sisi Hukum dalam Kesepakatan Cerai Ridwan Kamil dan Atalia

literasihukum.com/mediasi-cerai-ridwan-kamil-atalia-praratya

Perceraian tidak bisa dengan sepakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perceraian harus di persidangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Opini • 19 Mar 2026

Uji Supremasi Sipil: Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

literasihukum.com/uji-supremasi-sipil-kasus-penyiraman-air-keras-andrie-yunus

Uji supremasi sipil dalam kasus Andrie Yunus: analisis hukum, yurisdiksi peradilan, dan perlindungan HAM.

Berita • 04 May 2026

Proyek Mewah Gubernur Kaltim: Mobil, Renovasi, Aksi

news.literasihukum.com/proyek-mewah-gubernur-kaltim-mobil-renovasi-aksi

Mobil dinas Rp8,5M, renovasi rumah jabatan Rp25M, anggaran konsumsi Rp10M. Mahasiswa Kaltim demo 21 April. Kemendagri turun tangan.

Opini • 12 May 2026

Kasus Andrie Yunus dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer

literasihukum.com/kasus-andrie-yunus-reformasi-peradilan-militer

Kasus Andrie Yunus menyoroti problem yurisdiksi, fair trial, dan urgensi reformasi peradilan militer dalam tindak pidana umum oleh prajurit TNI.

Berita • 08 Apr 2026

Novel Baswedan Curiga Motif Penyiraman Andrie Yunus Digiring Jadi Persoalan Pribadi

news.literasihukum.com/novel-baswedan-curiga-motif-penyiraman-andrie-yunus-digiring-jadi-persoalan-pribadi

Novel Baswedan menilai motif penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus berpotensi digiring seolah hanya persoalan pribadi empat prajurit BAIS TNI. Kritik muncul setelah berkas perkara dilimpahkan ke oditurat militer.

Materi Hukum • 24 Sep 2025

Non-Derogable Rights di Indonesia: Antara Jaminan Konstitusi dan Realitas Politik Kekuasaan

literasihukum.com/non-derogable-rights-di-indonesia

Mengapa HAM absolut di Indonesia sering terabaikan? Artikel ini mengupas kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas politik yang melemahkan non-derogable rights.

Berita • 02 Mar 2026

MK: Pasal 302 KUHP Bukan Larang Pindah Keyakinan

news.literasihukum.com/mk-pasal-302-kuhp-bukan-larang-pindah-keyakinan

MK menolak uji Pasal 302 ayat (1) KUHP. Mahkamah menegaskan yang dilarang adalah hasutan di muka umum agar orang meninggalkan agama, bukan pindah keyakinan.

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Materi Hukum • 01 Mar 2026

Apakah Orang Berutang Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Hukumnya

literasihukum.com/apakah-orang-berutang-bisa-dipidana

Simak penjelasan lengkap apakah orang yang tidak mampu membayar utang bisa dipidana atau hanya wanprestasi menurut hukum Indonesia.