Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2025 • 07 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalokasian, Pengelolaan dan Penetapan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

literasihukum.com/peraturan/11472/perubahan-atas-peraturan-bupati-seruyan-nomor-2-tahun-2025-tentang-tata-cara-penggunaan-pengalokasian-pengelolaan-dan-penetapan-pembagian-alokasi-dana-desa-tahun-anggaran-2025

…2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalokasian, Pengelolaan dan Penetapan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2023 • 06 Jul 2026

Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023

literasihukum.com/peraturan/13835/pengalokasian-dan-penggunaan-alokasi-dana-desa-bagi-hasil-pajak-daerah-bantuan-keuangan-daerah-tahun-anggaran-2023

…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Padang Lawas Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 26 · Tahun 2023 • 04 Jul 2026

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

literasihukum.com/peraturan/132/penggunaan-sertifikat-elektronik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 26 Tahun 2023 tentang PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 41 · Tahun 2024 • 04 Jul 2026

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/6339/penggunaan-dana-bantuan-operasional-kesehatan-tahun-anggaran-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 20A · Tahun 2025 • 01 Jul 2026

Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

literasihukum.com/peraturan/6362/pemutakhiran-dan-penggunaan-data-tunggal-sosial-dan-ekonomi-nasional-untuk-bantuan-sosial-pemberdayaan-sosial-dan-program-penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial

…eraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Opini • 17 Mar 2023

Penggunaan Senjata Flechette dalam Konflik Antarnegara Menurut Hukum Internasional

literasihukum.com/penggunaan-senjata-flechette

Literasi Hukum - Artikel ini membahas penggunaan flechette sebagai senjata dalam perang dan pengaturannya dalam hukum humaniter internasional. Flechette adalah dart miniature berbentuk anak panah keci...

Opini • 20 Apr 2026

Kebebasan Berekspresi Bukan Tindak Pidana dalam Negara Hukum Demokratis

literasihukum.com/kebebasan-berekspresi-bukan-tindak-pidana-dalam-negara-hukum-demokratis

Penggunaan hukum pidana untuk merespons kritik mengancam kebebasan berekspresi dan mempersempit ruang publik dalam negara hukum yang demokratis.

Kamus Hukum

Naskah akademik

literasihukum.com/kamus-hukum/462/naskah-akademik

…yusunan rancangan undang-undang/peraturan tertentu. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Naskah akademik" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Praktik dan literatur hukum

Materi Hukum • 24 Jun 2024

Historisitas Mahkamah Konstitusi, Gagasan Independensi Lembaga Peradilan

literasihukum.com/historisitas-mahkamah-konstitusi

Artikel ini akan mengulas bagaimana sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi serta menarik korelasinya dengan dinamika hukum saat ini.

Materi Hukum • 02 May 2025

Menyongsong Era Baru Hukum Pidana: Dari Warisan Kolonial Menuju Sistem yang Lebih Humanis

literasihukum.com/menyongsong-era-baru-hukum-pidana

KUHP baru 2023 dorong sistem hukum pidana yang lebih humanis, akomodatif, dan adil, dengan pendekatan restoratif dan perlindungan HAM yang lebih kuat.