Berita • 18 Feb 2026

Ketua Komisi III: Dulu Polisi–Buruh Seperti Tom and Jerry, Sekarang “Teletubbies”

news.literasihukum.com/ketua-komisi-iii-dulu-polisi-buruh-seperti-tom-and-jerry-sekarang-teletubbies

Ketua Komisi III DPR sebut relasi Polri-buruh makin harmonis & dukung Reformasi Polri. Buruh tolak penempatan Polri di bawah kementerian.

Opini • 04 Feb 2025

Coretax: Mampukah Menegakkan Hukum Perpajakan di Sektor Pertanian?

literasihukum.com/coretax-mampukah-menegakkan-hukum-perpajakan-di-sektor-pertanian

Coretax adalah sistem perpajakan yang dirancang untuk menyederhanakan administrasi pajak di Indonesia

Opini • 26 Feb 2024

Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia

literasihukum.com/politik-dinasti-dalam-perspektif-demokrasi

…pai dalam proses pemilu. Tak jarang, hal tersebut menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Mengingat,...

Opini • 28 Mar 2025

Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat

literasihukum.com/militer-dalam-ruang-penegakan-hukum-dan-politik-sipil-di-amerika-serikat

Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 239 · Tahun 2015 • 24 Nov 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/1503/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-ekskota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Di…

Opini • 05 Mar 2025

"Kabur Aja Dulu": Suara Kritis Anak Muda di Tengah Isu Sosial Politik

literasihukum.com/kabur-aja-dulu-suara-kritis-anak-muda-di-tengah-isu-sosial-politik

Fenomena "kabur aja dulu" dari anak muda terkait ketidakpuasan politik, kesulitan ekonomi, dan tantangan mental, namun tetap ada harapan untuk berubah

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 17 · Tahun 2025 • 01 Sep 2025

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN DAN INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN PENUNDAAN DAN INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

literasihukum.com/peraturan/1979/tata-cara-pemberian-keringanan-pengurangan-pembebasan-penundaan-dan-insentif-fiskal-atas-pajak-dan-penundaan-dan-insentif-fiskal-atas-pajak-dan-retribusi-daerah

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2025 tentang TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN DAN INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN PENUNDAAN DAN INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Kamus Hukum

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

literasihukum.com/kamus-hukum/100/hak-milik-atas-satuan-rumah-susun

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Hak milik atas unit tempat tinggal yang merupakan bagian dari rumah susun yang bersifat perorangan dan terpisah, meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, yang semuanya merupa…

Kamus Hukum

Peralihan hak atas tanah

literasihukum.com/kamus-hukum/1001/peralihan-hak-atas-tanah

Peralihan hak atas tanah Perubahan pemegang hak atas tanah karena jual beli, hibah, waris, atau sebab lain yang sah. Contoh: Proses peralihan hak atas tanah membutuhkan dokumen dan prosedur yang sesuai ketentuan pertanahan. Hukum Agraria &…

Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 9 · Tahun 2025 • 25 Sep 2025

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

literasihukum.com/peraturan/9925/perubahan-atas-peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-5-tahun-2025-tentang-pelimpahan-kewenangan-penetapan-hak-atas-tanah-dan-kegiatan-pendaftaran-tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pe…