Opini • 13 Mar 2026

Efek Domino Konflik AS Vs Iran Dapat Memicu Konflik Global?

literasihukum.com/efek-domino-konflik-as-vs-iran-dapat-memicu-konflik-global

Opini: Dampak konflik AS-Iran bisa memicu perang global? Analisis efek domino kematian pemimpin Iran dan potensi krisis multidimensi.

Opini • 25 Feb 2026

Kenaikan Gaji Hakim: Solusi Korupsi Atau Sekadar Alibi Reformasi Peradilan?

literasihukum.com/kenaikan-gaji-hakim-solusi-korupsi-atau-sekadar-alibi-reformasi-peradilan

Kenaikan gaji hakim: benarkah solusi korupsi peradilan? Opini analitis tentang insentif, integritas, dan reformasi sistem hukum.

Opini • 21 Apr 2026

Kartini dan Hukum yang Belum Selesai

literasihukum.com/kartini-dan-hukum-yang-belum-selesai

Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pada perempuan — dari data CATAHU 2024, UU Perkawinan, hingga representasi di institusi hukum.

Opini • 15 Apr 2026

KUHAP baru dan Potensi Korupsi Baru

literasihukum.com/kuhap-baru-dan-potensi-korupsi-baru

KUHAP baru berpotensi korupsi? Opini hukum tentang celah monopoli penyidikan & upaya paksa tanpa izin yang mengancam keadilan.

Opini • 03 Jan 2026

No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma

literasihukum.com/no-viral-no-justice-diskresi-algoritma-negara-hukum

Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas media sosial.

Opini • 15 Mar 2026

Ketika Kritik dan Pembelaan Sama-Sama Diklaim Demokratis

literasihukum.com/ketika-kritik-dan-pembelaan-sama-sama-diklaim-demokratis

Beberapa tahun terakhir, ruang publik dipenuhi perdebatan yang semakin keras antara pengkritik pemerintah dan para pembelanya.

Opini • 25 Dec 2025

Menakar Sisi Hukum dalam Kesepakatan Cerai Ridwan Kamil dan Atalia

literasihukum.com/mediasi-cerai-ridwan-kamil-atalia-praratya

Perceraian tidak bisa dengan sepakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perceraian harus di persidangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Opini • 26 Mar 2026

Ilusi Kebenaran Hukum: Cacat Formil dan Manipulasi Legislasi

literasihukum.com/ilusi-kebenaran-hukum-manipulasi-legislasi

Hukum kehilangan legitimasi saat proses legislasi dipenuhi manipulasi & kepentingan oligarki. Keadilan semu menggerogoti nalar publik.

Opini • 24 Apr 2026

Investor Asing Masuk, Kepastian Hukum Belum Pasti

literasihukum.com/hukum-bisnis-ketenagakerjaan

Arus investasi asing meningkat, tetapi kepastian hukum di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja masih menghadapi tantangan stabilitas dan konsistensi.