Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2025 • 21 Jul 2026

Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

literasihukum.com/peraturan/11668/pelaksanaan-program-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-melalui-badan-penyelenggara-jaminan-sosial-ketenagakerjaan

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Opini • 23 May 2025

Menyoal Program Dedi Mulyadi: “Anak Nakal Masuk Barak”, Solusi Populis atau Represi Struktural?

literasihukum.com/menyoal-program-dedi-mulyadi-anak-nakal-masuk-barak-solusi-populis-atau-represi-struktural

Esai ini mengkritik program “anak nakal masuk barak” Dedi Mulyadi sebagai pendekatan represif yang mengabaikan akar sosial kenakalan remaja.

Opini • 03 Oct 2025

Kritik Program Makan Bergizi Gratis: Solusi Stunting atau Masalah Baru?

literasihukum.com/kritik-program-makan-bergizi-gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk atasi stunting justru timbulkan masalah keracunan dan inefisiensi. Simak kritik dan solusinya

Opini • 15 Jul 2025

Koperasi Desa Merah Putih: Jebakan Hukum atau Terobosan Ekonomi?

literasihukum.com/kritik-program-koperasi-desa-merah-putih

Artikel ini membahas tentang pro kontra terkait progam prabowo gibran tentang koperasi desa merah putih

Opini • 13 May 2024

Plea Bargaining vs. Special Track: Which is Right for the Indonesian Judiciary?

literasihukum.com/special-track-or-plea-bargaining-system

This article discusses the special pathways contained in the Draft National Criminal Procedure Code with the original plea bargaining system in common law countries.

Materi Hukum • 02 Mar 2023

Perlindungan Sosial bagi Pekerja: Peran dan Tantangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

literasihukum.com/badan-penyelenggara-jaminan-sosial

…jaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pekerja atau b...

Opini • 29 Apr 2026

Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN

literasihukum.com/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn

Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review

Opini • 05 Jan 2026

Membedah Peta Jalan Swasembada Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

literasihukum.com/membedah-peta-jalan-swasembada-pangan-pemerintahan-prabowo-gibran

Bedah peta jalan swasembada pangan Prabowo-Gibran: dari beras, gula, hingga Makan Bergizi Gratis demi kedaulatan nasional.

Berita • 23 Apr 2026

Kemdiktisaintek Buka Diaspora Berdampak 2026, Siapkan Hibah Riset hingga Rp 70 Juta

news.literasihukum.com/kemdiktisaintek-buka-diaspora-berdampak-2026-hibah-riset-rp-70-juta

Kemdiktisaintek membuka pendaftaran Diaspora Berdampak 2026 hingga 30 September. Program ini menyiapkan hibah maksimal Rp 70 juta untuk kolaborasi riset dosen dan diaspora Indonesia di luar negeri.

Opini • 10 May 2026

Perusahaan Tidak Daftarkan BPJS Karyawan, Apakah Bisa Dipidana?

literasihukum.com/perusahaan-tidak-daftarkan-bpjs-karyawan-apakah-bisa-dipidana-3

Apakah perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS dapat dipidana? Simak analisis hukum, sanksi administratif, dan perlindungan pekerja