Menampilkan 51–60 dari 108 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 14 Jul 2024
KUHP Baru dan Pasal Penghinaan Presiden: Antara Melindungi Martabat dan Membungkam Kritik?
literasihukum.com/kuhp-baru-dan-pasal-penghinaan-presiden
Artikel ini berisi dua sudut pandang pasca disahkannya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden pada KUHP 2023.
Opini
• 03 May 2025
Ketika MK Menjinakkan Pasal Karet UU ITE
literasihukum.com/ketika-mk-menjinakkan-pasal-karet-uu-ite
Putusan MK 125/PUU-XXI/2024 menafsir ulang pasal karet UU ITE demi jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital. Kritik dan harapan dikupas tuntas.
Opini
• 14 Dec 2024
Rekonstruksi Konstitusi, Antara Fakta Historis dan Cita-cita
literasihukum.com/rekonstruksi-konstitusi-antara-fakta-historis-dan-cita-cita
Tulisan ini akan menjelaskan konsep konstitusi dengan teori-teori relevan yang tidak sesuai dengan fakta historis UUD 1945 yang disimpangi.
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia
literasihukum.com/optimalisasi-partisipasi-publik-online-proses-legislasi
…san Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi sebuah tonggak sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...
Opini
• 19 Jan 2025
Penguatan Konstitusionalisme di Era Otoritarianisme Digital: Tantangan dan Solusi
literasihukum.com/penguatan-konstitusionalisme-di-era-otoritarianisme-digital-tantangan-dan-solusi
Di era digital, teknologi tidak hanya menjadi alat inovasi, tetapi juga instrumen kontrol oleh rezim otoriter. Artikel ini membahas bagaimana konstitusi dapat beradaptasi untuk melindungi hak-hak digi...
Berita
• 06 Mar 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Materi Hukum
• 28 Mar 2024
Substantive Justice dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
literasihukum.com/substantive-justice-putusan-mahkamah-konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang dan putusan-putu...
Berita
• 24 Mar 2024
Ganjar dan Mahfud MD Ajukan Gugatan ke MK, Minta Diskualifikasi Pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu Presiden 2024
news.literasihukum.com/ganjar-dan-mahfud-md-ajukan-gugatan-ke-mk
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dar...
Berita
• 21 Mar 2024
Anies-Muhaimin Gugat Hasil Pemilu ke MK
news.literasihukum.com/anies-muhaimin-gugat-hasil-pemilu-ke-mk
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1, mengajukan gugatan terhadap hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Berita
• 06 May 2024
Sidang MK: Demianus Mazau Tak Punya Legal Standing
news.literasihukum.com/sidang-mk-intan-jaya-klaim-demianus
Sidang MK mengenai PHPU Intan Jaya menolak klaim Demianus Mazau yang tidak memiliki legal standing. Bawaslu bantah adanya pengalihan suara.