Hasil Pencarian: rakyat

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 108 · Tahun 2020

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

literasihukum.com/peraturan/4891/besaran-tunjangan-komunikasi-intensif-dan-tunjangan-reses-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-serta-dana-operasional-pimpinan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-tahun-anggaran-2021

…N TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2025

Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai

literasihukum.com/peraturan/5177/penetapan-besaran-tunjangan-komunikasi-intensif-dan-tunjangan-reses-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-manggarai-serta-dana-operasional-ketua-dan-wakil-ketua-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-manggarai

…n Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2025

Perubahan Bentuk Badan Hukum Dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda)

literasihukum.com/peraturan/2993/perubahan-bentuk-badan-hukum-dan-nomenklatur-perusahaan-umum-daerah-bank-perkreditan-rakyat-bank-karya-produksi-desa-pangandaran-menjadi-perseroan-terbatas-bank-perekonomian-rakyat-bank-pangandaran-perseroda

…tang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Pangandaran (Perseroda)

Opini • 11 Sep 2025

Kontrak Sosial yang Terkhianati: Saat Daulat Rakyat Sekadar Ilusi

literasihukum.com/kontrak-sosial-yang-terkhianati-saat-daulat-rakyat-sekadar-ilusi

Artikel ini membahas tentang potret kejadian aksi massa dan kericuhan yang timbul kepada DPR, serta refleksi atas kejadian tersebut.

Kamus Hukum

Pemilihan umum

literasihukum.com/kamus-hukum/884/pemilihan-umum

Pemilihan umum Mekanisme demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat tertentu sesuai ketentuan konstitusi dan undang-undang. Contoh: Materi Pemilihan umum sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan…

Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi

…milu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Opini • 26 Oct 2024

Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Parpol?

literasihukum.com/dewan-perwakilan-rakyat-atau-dewan-perwakilan-parpol

Artikel ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai

Opini • 29 Aug 2025

Mobil dari Keringat Rakyat, Melindas Darah Rakyat

literasihukum.com/mobil-dari-keringat-rakyat-melindas-darah-rakyat

Mengambarkan kondisi aparat negara saat ini

Opini • 06 Aug 2025

Sengketa 4 Pulau: Pembelajaran Bersama Dalam Mengawal dan Menjaga Perdamaian Aceh

literasihukum.com/sengketa-4-pulau-pembelajaran-bersama-dalam-mengawal-dan-menjaga-perdamaian-aceh

Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bingkai NKRI.