Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2023

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF

literasihukum.com/peraturan/7238/tata-cara-pengisian-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-secara-terbuka-dan-kompetitif

…ur Nomor 10 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 26 · Tahun 2025

Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Terbuka Dan Kompetitif Melalui Jalur Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

literasihukum.com/peraturan/1471/tata-cara-pemenuhan-kebutuhan-pegawai-aparatur-sipil-negara-secara-terbuka-dan-kompetitif-melalui-jalur-calon-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja

…26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Terbuka Dan Kompetitif Melalui Jalur Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Opini • 27 May 2024

Sistem Noken di Papua: Harmoni Tradisi dan Prinsip Demokrasi Modern

literasihukum.com/sistem-noken-di-papua-tradisi-dan-demokrasi

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang Sistem Noken, termasuk kelebihan, kelemahan, dan implikasinya dalam konteks demokrasi modern.

Opini • 18 Apr 2024

Lorong Gelap Realitas Politik Elektoral: Menimbang Kesetimbangan Penegakan Hukum Pemilu

literasihukum.com/menimbang-kesetimbangan-penegakan-hukum-pemilu

Artikel ini membahas urgensi penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan dalam konteks Pemilu di Indonesia.

Opini • 16 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

literasihukum.com/posisi-mk-dalam-sengketa-pilkada

…alam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu

Berita • 22 Sep 2025

RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat

news.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026

…emilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.

Opini • 15 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

literasihukum.com/telaah-posisi-mahkamah-konstitusi-dalam-sengketa-pemilihan-kepala-daerah

…menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...

Opini • 04 Jan 2026

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.

Berita • 29 Feb 2024

Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara

news.literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...

Materi Hukum • 12 Feb 2024

Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia

literasihukum.com/open-legal-policy-dalam-putusan-mk

Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.