Menampilkan 41–50 dari 200 hasil
· ~70ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Keputusan Presiden (Keppres) · No. 6 · Tahun 1981
Naskah Undang-Undang Pemilihan Umum Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
literasihukum.com/peraturan/15621/naskah-undang-undang-pemilihan-umum-seperti-yang-dimaksud-dalam-pasal-ii-undang-undang-nomor-2-tahun-1980
…omor 6 Tahun 1981 tentang Naskah Undang-Undang Pemilihan Umum Seperti Yang Dimaksud Dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 10 · Tahun 2025
Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/14819/pajak-penghasilan-pasal-21-atas-penghasilan-tertentu-yang-ditanggung-pemerintah-dalam-rangka-stimulus-ekonomi-tahun-anggaran-2025
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 64 · Tahun 1954
Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)
literasihukum.com/peraturan/15565/pelaksanaan-pasal-2-ayat-2-undang-undang-no-20-tahun-1952-lembaran-negara-no-47-tahun-1952
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pasal 2, Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 47 Tahun 1952)
Peraturan
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha · No. 1 · Tahun 2023
Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
literasihukum.com/peraturan/14295/pencabutan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-2-tahun-2010-tentang-pedoman-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-persekongkolan-dalam-tender
…Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 29/PMK.03/2015 · Tahun 2015
Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009
literasihukum.com/peraturan/15467/penghapusan-sanksi-administrasi-bunga-yang-terbit-berdasarkan-pasal-19-ayat-1-undang-undang-nomor-6-tahun-1983-tentang-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-16-tahun-2009
….03/2015 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir den…
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 72 · Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/7638/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-10-tahun-2025-tentang-pajak-penghasilan-pasal-21-atas-penghasilan-tertentu-yang-ditanggung-pemerintah-dalam-rangka-stimulus-ekonomi-tahun-anggaran-2025
…g Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025
Materi Hukum
• 16 Feb 2026
Difitnah di Grup WA atau Medsos? Ini Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Baru & Hukumannya
literasihukum.com/difitnah-di-grup-wa-pencemaran-nama-baik-kuhp-baru
Nama Anda dicemarkan di grup WhatsApp/Instagram? Simak Pasal 433–436 KUHP Baru, bedanya pencemaran vs fitnah, delik aduan (Pasal 440), dan pemberatan 1/3 via teknologi informasi (Pasal 441).
Materi Hukum
• 07 Feb 2023
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru
literasihukum.com/pertanggungjawaban-pidana-korporasi
Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Mau tau tentang pertanggungjawaban pidana? yuk simak
Materi Hukum
• 14 Feb 2026
Barang Anda Dirusak Orang? Ini Pasal Perusakan Barang di KUHP Baru dan Ancaman Hukumannya
literasihukum.com/barang-anda-dirusak-orang-ini-pasal-perusakan-barang-di-kuhp-baru-dan-ancaman-hukumannya
Pasal perusakan barang di KUHP Baru: definisi, ancaman hukuman, perbedaan 'merusak' vs 'menghancurkan', dan contoh kasus.
Materi Hukum
• 23 Feb 2024
Pengertian dan Macam-Macam Alasan Penghapus Pidana
literasihukum.com/pengertian-dan-macam-alasan-penghapus-pidana
Artikel ini membahas mengenai pengertian dan macam-macam alasan penghapus pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini!