Peraturan Undang-undang (UU) · No. 78 · Tahun 1957

Perubahan Canon dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar

literasihukum.com/peraturan/15924/perubahan-canon-dan-cijns-atas-hak-hak-erfpacht-dan-konsesi-guna-perusahaan-kebun-besar

Undang-undang (UU) Nomor 78 Tahun 1957 tentang Perubahan Canon dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 12 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/16132/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

…ukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1961

Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

literasihukum.com/peraturan/16740/tambahan-atas-lampiran-undang-undang-nomor-10-tahun-1959-tentang-pembatalan-hak-hak-pertambangan

…1961 tentang Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 182 · Tahun 2015

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/3009/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-eks-kota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…arta Nomor 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Opini • 07 Feb 2024

Membedah Urgensi Pengujian Formil Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023: Sebuah Analisis Mendalam

literasihukum.com/putusan-mk-no-90-puu-xxi-2023

Polemik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan kegaduhan di Masyarakat

Materi Hukum • 01 Apr 2024

Menguak Sisi Gelap Outsourcing: Potensi Bocornya Data dan Eksploitasi Pekerja

literasihukum.com/menguak-sisi-gelap-outsourcing

Pelajari pro dan kontra outsourcing. Pahami manfaatnya dalam penghematan biaya dan potensi risikonya bagi bisnis Anda

Opini • 01 Apr 2023

Paradoks Independensi Kekuasaan Kehakiman

literasihukum.com/paradoks-independensi-kekuasaan-kehakiman

Tulisan ini membahas Independensi Kekuasaan Kehakiman yang ditulis oleh ditulis oleh Fajar Laksono Suroso yang telah terbit di Majalah Konstitusi Literasi Hukum - Kelindan seimbang hukum dan demokr...

Opini • 29 Dec 2025

Urgensi Hukum Lingkungan dalam Mendukung Praktik Agroforestry dan Konservasi Alam di Indonesia

literasihukum.com/hukum-lingkungan-dalam-pelestarian-biodiversitas-melalui-sistem-budidaya-agroforestry

Selamatkan biodiversitas Indonesia! Agroforestry dan penegakan hukum lingkungan jadi kunci untuk keberlanjutan ekosistem.

Materi Hukum • 12 Aug 2024

Hak-Hak Pekerja Ketika Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Efisiensi

literasihukum.com/hak-hak-pekerja-ketika-perusahaan-melakukan-phk

Artikel ini membahas tentang Hak-hak PekerjaKetika Perusahaan Melakukan PHK Karena Alasan Efisiensi

Opini • 21 Jun 2024

Kupas Tuntas Regulasi Keamanan Bekerja pada Pekerja Sektor Gig Economy di Indonesia (Studi Pada Pekerja Go-jek)

literasihukum.com/kupas-tuntas-regulasi-keamanan-bekerja-pada-pekerja-sektor-gig-economy-di-indonesia-studi-pada-pekerja-go-jek

Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokuskan pada pekerja go-jek.