Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 10 · Tahun 2024 • 25 Jul 2026

Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/15297/pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-dalam-negeri-dan-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2025 • 25 Jul 2026

Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi

literasihukum.com/peraturan/3351/pedoman-pemberian-penghargaan-kepada-pegawai-aparatur-sipil-negara-berprestasi

…ung Mas Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 84 · Tahun 2012 • 25 Jul 2026

Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA Tahun Anggaran 2012

literasihukum.com/peraturan/11106/pemberian-tunjangan-penambahan-penghasilan-kepada-para-guru-agama-dan-guru-madrasah-berstatus-pegawai-negeri-sipil-yang-bertugas-di-tk-slb-sdsdlb-smpsmplb-smasmalb-smk-raba-mi-mts-dan-ma-tahun-anggaran-2012

…Penambahan Penghasilan Kepada Para Guru Agama dan Guru Madrasah Berstatus Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas di TK, SLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, RA/BA, MI, MTs dan MA Tahun Anggaran 2012

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 9 · Tahun 2024 • 25 Jul 2026

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian

literasihukum.com/peraturan/15298/tata-cara-pengangkatan-pegawai-negeri-sipil-dalam-jabatan-fungsional-penata-perizinan-melalui-penyesuaian

…ran Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan melalui Penyesuaian

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 30 · Tahun 2025 • 24 Jul 2026

Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

literasihukum.com/peraturan/1975/pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-nusa-tenggara-timur

…(Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Opini • 28 Mar 2025

Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat

literasihukum.com/militer-dalam-ruang-penegakan-hukum-dan-politik-sipil-di-amerika-serikat

Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Opini • 24 Dec 2025

Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI

literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri

Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Opini • 17 Dec 2025

Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?

literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521

Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.