Berita • 01 Aug 2025

DPR Restui Abolisi Tom Lembong dan Amnesti 1.116 Terpidana, Termasuk Hasto Kristiyanto

news.literasihukum.com/dpr-restui-abolisi-tom-lembong-dan-amnesti-1116-terpidana

Jakarta, Literasi Hukum — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dua permohonan Presiden Prabowo Subianto: pemberian abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti bagi...

Berita • 22 Sep 2025

RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat

news.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026

RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.

Opini • 04 Sep 2025

Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit

literasihukum.com/memiskinkan-koruptor-tak-perlu-tunggu-dpr-mengapa-perppu-perampasan-aset-harus-segera-terbit

Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi

Berita • 24 Feb 2026

DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset

news.literasihukum.com/dpr-susun-naskah-akademik-ruu-perampasan-aset

DPR melalui Komisi III menyusun naskah akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pidana dan tanpa putusan pidana dengan syarat tertentu.

Opini • 11 Sep 2025

Kontrak Sosial yang Terkhianati: Saat Daulat Rakyat Sekadar Ilusi

literasihukum.com/kontrak-sosial-yang-terkhianati-saat-daulat-rakyat-sekadar-ilusi

Artikel ini membahas tentang potret kejadian aksi massa dan kericuhan yang timbul kepada DPR, serta refleksi atas kejadian tersebut.

Berita • 06 Apr 2026

Komisi III Wanti-wanti RUU Perampasan Aset Tak Jadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan

news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-wanti-wanti-ruu-perampasan-aset-tak-jadi-alat-abuse-of-power

Komisi III DPR menegaskan RUU Perampasan Aset tidak boleh menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. DPR juga meminta aset yang dirampas benar-benar terbukti berasal dari tindak pidana.

Opini • 21 Feb 2026

Menagih Akuntabilitas Nominasi Hakim Konstitusi

literasihukum.com/menagih-akuntabilitas-nominasi-hakim-konstitusi

…ndalam akuntabilitas nominasi hakim konstitusi: politisasi rekrutmen, kepentingan politik DPR, dan urgensi transparansi lembaga pengusul.

Berita • 14 Apr 2026

Komisi IV Libatkan Akademisi, Revisi UU Peternakan Didorong Lebih Adaptif

news.literasihukum.com/revisi-uu-peternakan-dpr-libatkan-akademisi-untuk-kebijakan-adaptif

Komisi IV DPR RI membuka partisipasi publik dalam revisi Undang-Undang Peternakan, dengan melibatkan akademisi dan praktisi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada peternak serta ketahanan pangan nasional.

Berita • 20 Aug 2025

Komisi III DPR Uji Kelayakan Inosentius Samsul sebagai Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat

news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-uji-kelayakan-inosentius-samsul-sebagai-calon-hakim-mk-pengganti-arief-hidayat

JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Inosentius Samsul pada Rabu (20/8/2025). Inosentius diajukan sebagai calon haki...

Berita • 26 Jan 2026

KPK: Penetapan Tersangka Sah Terkait Praperadilan Sekjen DPR

news.literasihukum.com/kpk-penetapan-tersangka-sah-terkait-praperadilan-sekjen-dpr

Jelang sidang praperadilan Sekjen DPR, KPK tegaskan penetapan tersangka sah. Namun, upaya penahanan masih terganjal satu prosedur krusial.