Menampilkan 31–40 dari 40 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 23 Feb 2023
Pembentukan Pengadilan Keluarga sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Keluarga di Sistem Peradilan Indonesia
literasihukum.com/pembentukan-pengadilan-keluarga
Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan mengenai urgensi pembentukan pengadilan keluarga sebagai alternatif dalam menyelesaikan setiap perkara yang berhubungan dengan kekeluargaan dalam sistem peradi...
Opini
• 04 May 2024
Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan di Indonesia
literasihukum.com/filosofi-pendidikan-oleh-ki-hajar-dewantara
Artikel ini membahas tentang Filosofi Pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara terhadap Pendidikan di Indonesia.
Opini
• 19 Feb 2025
Efisiensi atau Pengabaian? Pemangkasan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan sebagai Pengkhianatan terhadap Konstitusi
literasihukum.com/efisiensi-atau-pengabaian-pemangkasan-anggaran-pendidikan-dan-kesehatan-sebagai-pengkhianatan-terhadap-konstitusi
Tulisan ini mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan yang bertentangan dengan Pasal 31 dan 34 UUD 1945. Kebijakan ini memper
Opini
• 29 Sep 2025
World News Day untuk Jurnalis atau Buzzer Politik?
literasihukum.com/world-news-day-untuk-jurnalis-atau-buzzer-politik
Di tengah maraknya buzzer politik, jurnalisme Indonesia hadapi krisis kepercayaan. Opini ini mengupas ironi World News Day 2025 dan seruan agar media kembali ke marwahnya sebagai benteng terakhir mela...
Opini
• 29 Apr 2026
Guru Honorer vs MBG: Pelanggaran HAM Struktural dalam APBN
literasihukum.com/guru-honorer-vs-mbg-pelanggaran-ham-struktural-dalam-apbn
Dana Rp 335 triliun MBG masuk kuota 20% anggaran pendidikan, sementara 74% guru honorer digaji di bawah Rp 2 juta. Telaah ketatanegaraan dan potensi judicial review
Opini
• 07 Apr 2026
Dekonstruksi UU PPMI: Menjawab Celah Hukum Cyber Trafficking
literasihukum.com/dekonstruksi-uu-ppmi-menjawab-celah-hukum-cyber-trafficking
UU PPMI perlu dekonstruksi untuk lindungi PMI dari cyber trafficking. Mandat surveilans digital & diplomasi siber transnasional mendesak.
Opini
• 13 Apr 2026
Restorasi Hak Konstitusional PMI: Menakar Peran KP2MI
literasihukum.com/restorasi-hak-konstitusional-pmi-kp2mi-2
KP2MI merestorasi hak konstitusional PMI: transformasi paradigma, digitalisasi pengawasan, dan repatriasi bermartabat pahlawan devisa.
Opini
• 03 Mar 2026
Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia
literasihukum.com/mengurai-benang-kusut-batas-kerugian-negara-dan-kerugian-lingkungan-dalam-putusan-hakim-di-indonesia
Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan keadilan ekologis.
Opini
• 02 May 2025
Dari Tarif ke Tribunal: Menelisik Retaliasi China dalam Perang Dagang Global
literasihukum.com/retaliasi-china-dalam-perang-dagang-global
Perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 2018 menjadi salah satu konflik ekonomi terbesar abad ke-21
Opini
• 21 Apr 2026
Kartini dan Hukum yang Belum Selesai
literasihukum.com/kartini-dan-hukum-yang-belum-selesai
Hari Kartini bukan sekadar peringatan simbolis. Artikel opini ini mengulas seberapa jauh hukum Indonesia sungguh-sungguh berpihak pada perempuan — dari data CATAHU 2024, UU Perkawinan, hingga representasi di institusi hukum.