Menampilkan 3140 dari 200 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum • 16 Feb 2026
Difitnah di Grup WA atau Medsos? Ini Pasal Pencemaran Nama Baik KUHP Baru & Hukumannya
literasihukum.com/difitnah-di-grup-wa-pencemaran-nama-baik-kuhp-baru
Nama Anda dicemarkan di grup WhatsApp/Instagram? Simak Pasal 433–436 KUHP Baru, bedanya pencemaran vs fitnah, delik aduan (Pasal 440), dan pemberatan 1/3 via teknologi informasi (Pasal 441).
Materi Hukum • 07 Feb 2023
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru
literasihukum.com/pertanggungjawaban-pidana-korporasi
Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Mau tau tentang pertanggungjawaban pidana? yuk simak
Materi Hukum • 14 Feb 2026
Barang Anda Dirusak Orang? Ini Pasal Perusakan Barang di KUHP Baru dan Ancaman Hukumannya
literasihukum.com/barang-anda-dirusak-orang-ini-pasal-perusakan-barang-di-kuhp-baru-dan-ancaman-hukumannya
Pasal perusakan barang di KUHP Baru: definisi, ancaman hukuman, perbedaan 'merusak' vs 'menghancurkan', dan contoh kasus.
Materi Hukum • 23 Feb 2024
Pengertian dan Macam-Macam Alasan Penghapus Pidana
literasihukum.com/pengertian-dan-macam-alasan-penghapus-pidana
Artikel ini membahas mengenai pengertian dan macam-macam alasan penghapus pidana. Yuk simak penjelasannya di bawah ini!
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1953 • 07 Jun 2026
Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan
literasihukum.com/peraturan/15901/memperpanjang-waktu-berlakunya-peraturan-peraturan-militer-militer-termaksud-dalam-pasal-34-ayat-5-staatsblad-1939-nomor-582-sebagaimana-telah-diubah-danatau-ditambah-kemudian-sepanjang-mengenai-urusan-perumahan
…entang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 12 · Tahun 1955 • 01 Jun 2026
Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953
literasihukum.com/peraturan/15869/perobahan-pasal-4-ayat-1-undang-undang-no-12-tahun-1953
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 1959 • 01 Jul 2026
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/16697/penetapan-undang-undang-darurat-no-43-tahun-1950-tentang-perubahan-pasal-45-zegelverordening-1921-lembaran-negara-tahun-1950-no-85-sebagai-undang-undang
…22 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1953 • 25 Jun 2026
Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)
literasihukum.com/peraturan/17383/pengubahan-bea-pembubaran-yang-ditetapkan-dalam-pasal-5-ayat-2-jachtordonnantie-java-en-madura-1940-staatsblad-1939-nr-733
…g-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 141/PMK.03/2015 · Tahun 2015 • 24 Jul 2026
Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
literasihukum.com/peraturan/15522/jenis-jasa-lain-sebagaimana-dimaksud-dalam-pasal-23-ayat-1-huruf-c-angka-2-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan-sebagaimana-telah-beberapa-kali-diubah-terakhir-dengan-undang-undang-nomor-36-tahun-2008
…angan Nomor 141/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Un…
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955 • 16 Jul 2026
Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953
…untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.