Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1976
• 05 Apr 1976
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/17092/perubahan-pasal-18-undang-undang-nomor-62-tahun-1958-tentang-kewarganegaraan-republik-indonesia
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1976
• 27 Apr 1976
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
literasihukum.com/peraturan/17091/perubahan-dan-penambahan-beberapa-pasal-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana-bertalian-dengan-perluasan-berlakunya-ketentuan-perundang-undangan-pidana-kejahatan-penerbangan-dan-kejahatan-terhadap-saranaprasarana-penerbangan
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Ter…
Materi Hukum
• 01 Mar 2026
Apakah Orang Berutang Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Hukumnya
literasihukum.com/apakah-orang-berutang-bisa-dipidana
Simak penjelasan lengkap apakah orang yang tidak mampu membayar utang bisa dipidana atau hanya wanprestasi menurut hukum Indonesia.
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 34 · Tahun 1992
• 30 Jun 1992
Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
literasihukum.com/peraturan/15669/penundaan-berlakunya-ketentuan-pasal-5-ayat-1-peraturan-pemerintah-nomor-18-tahun-1991-tentang-ketentuan-konversi-hak-atas-tanah-di-propinsi-daerah-tingkat-i-timor-timur-menurut-undang-undang-pokok-agraria
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang…
Materi Hukum
• 22 May 2024
Ketentuan Hukum Terkait Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
literasihukum.com/ketentuan-anak-luar-kawin-pasca-putusan-mk
…tusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Materi Hukum
• 28 May 2024
Apa Saja Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata dalam Pinjam Online?
literasihukum.com/apa-saja-syarat-sah-perjanjian
Pelajari bagaimana pinjaman online di Indonesia terintegrasi dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sah perjanjian
Materi Hukum
• 01 Apr 2024
Sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Melindungi Hak Anda dalam Perkara Wanprestasi
literasihukum.com/sita-jaminan-conservatoir-beslag
Bagaimana kepastian hukum sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara wanprestasi di Indonesia? Temukan panduan lengkap tentang hak Anda dan cara melindungi aset Anda.
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 64 · Tahun 2023
• 13 Nov 2023
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERWALI
literasihukum.com/peraturan/18065/bahwa-berdasarkan-ketentuan-pasal-3a-ayat-2-peraturan-presiden-nomor-53-tahun-2023-maka-perlu-menetapkan-perwali
…kota (Perwali) Kota Tanjungpinang Nomor 64 Tahun 2023 tentang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERWALI
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 12 · Tahun 1955
• 01 Jun 2026
Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953
literasihukum.com/peraturan/15869/perobahan-pasal-4-ayat-1-undang-undang-no-12-tahun-1953
Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 1959
• 01 Jul 2026
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/16697/penetapan-undang-undang-darurat-no-43-tahun-1950-tentang-perubahan-pasal-45-zegelverordening-1921-lembaran-negara-tahun-1950-no-85-sebagai-undang-undang
…22 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 43 Tahun 1950 Tentang Perubahan Pasal 45 "Zegelverordening 1921" (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 85), Sebagai Undang-Undang