Menampilkan 21–30 dari 108 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 25 Mar 2024
Politik Dagang Sapi: Ketika Pemilu 2024 Kehilangan Makna
literasihukum.com/en/cattle-trade-politics-when-the-2024-election-loses-meaning
Artikel ini membahas fenomena politik dagang sapi dalam konteks pemilu, di mana kekuasaan dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk keuntungan politik.
Opini
• 21 Dec 2025
GBHN dan Ketegangan Laten: Stabilitas Pembangunan dan Demokrasi
literasihukum.com/en/the-broad-outlines-of-state-policy-and-latent-tensions-development-stability-and-democracy
Wacana penghidupan kembali GBHN muncul dari kebutuhan akan stabilitas dan kesinambungan pembangunan nasional di tengah pergantian kepemimpinan yang demokratis.
Opini
• 26 Feb 2024
Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia
literasihukum.com/en/dynastic-politics-in-the-perspective-of-democracy-in-indonesia
Literasi Hukum – Politik dinasti merupakan salah satu fenomena yang kerap dijumpai dalam proses pemilu. Tak jarang, hal tersebut menjadi bahan perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat. Mengingat,...
Opini
• 18 Aug 2023
Sistem Pemilu Proporsional Tertutup V. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: Pandangan Ahli
literasihukum.com/en/closed-list-proportional-representation-system-v-open-list-proportional-representation-system-an-experts-view
…al tertutup dan sistem pemilu proporsional terbuka. Perubahan sistem dalam konteks negara demokrasi konstitusional memiliki pe...
Opini
• 04 Jan 2026
2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia
literasihukum.com/en/2026-a-defining-year-for-indonesian-electoral-democracy
…evisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.
Opini
• 26 Sep 2025
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia
literasihukum.com/en/constitutional-court-ruling-no-119puu-xxiii2025-a-new-gateway-to-environmental-justice-in-indonesia
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...
Opini
• 25 Mar 2024
Pasca Pilpres 2024: Konsiderasi Berkelanjutan yang Utopis untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045?
literasihukum.com/en/post-2024-presidential-election-utopian-ongoing-considerations-to-realize-a-golden-indonesia-2045
Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 dan hasil rilis hitung cepat yang menuai kontroversi
Berita
• 21 Mar 2024
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
news.literasihukum.com/en/constitutional-court-abolishes-article-on-spreading-false-news-threat-to-freedom-of-opinion-resolved
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...
Opini
• 24 Dec 2025
Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI
literasihukum.com/en/the-potential-return-of-the-dual-function-of-the-indonesian-armed-forces
Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
Opini
• 05 Jan 2026
Oposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan
literasihukum.com/en/opposition-absent-in-parliament-alive-on-the-streets
…asi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas demokrasi agar tetap hidup.