Opini • 28 Feb 2025

Syarat Sah Perjanjian Tidak Wajib Tertulis

literasihukum.com/syarat-sah-perjanjian-tidak-wajib-tertulis

Polemik Hukum Mengenai Perjanjian Secara Tertulis atau Tidak serta Pandangan Hukum Terhadap Perjanjian Tertulis dan Tidak Tertulis.

Berita • 13 Feb 2023

Analisis Perjanjian 50 M Anies-Sandi

news.literasihukum.com/analisis-perjanjian-50-m-anies-sandi

…ernyataan kader partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno dan kader partai Golkar Erwin soal Perjanjian 50 M Anies-Sandi. Pasalnya, keduanya meny...

Opini • 10 Aug 2023

Pentingnya Memahami Dasar-Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata

literasihukum.com/hukum-perjanjian-dalam-hukum-perdata

Literasi Hukum - Pahami dasar-dasar hukum perjanjian dalam hukum perdata untuk menjaga keabsahan dan mengikatnya perjanjian Anda. Pelajari perbedaan antara perjanjian dan kontrak serta pentingnya asas...

Materi Hukum • 24 Feb 2023

Bagaimana Pertanggungjawaban Individu dan Negara dalam Melakukan Kejahatan Internasional?

literasihukum.com/pertanggungjawaban-individu-negara

…jelaskan mengenai konsep pertanggungjawaban individu dan negara dalam melakukan kejahatan internasional, yang didasarkan pada konsep hukum internasional.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1966 • 08 Nov 1966

Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

literasihukum.com/peraturan/16939/keanggotaan-kembali-republik-indonesia-dalam-dana-moneter-inernasional-international-monetary-fund-dan-bank-internasional-untuk-rekonstruksi-dan-pembangunan-international-bank-for-reconstruction-and-development

…Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Materi Hukum • 28 May 2024

Apa Saja Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata dalam Pinjam Online?

literasihukum.com/apa-saja-syarat-sah-perjanjian

…an online di Indonesia terintegrasi dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sah perjanjian

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1969 • 05 Apr 1969

Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor

literasihukum.com/peraturan/17003/persetujuan-konvensi-organisasi-perburuhan-internasional-no120-mengenai-hygiene-dalam-perniagaan-dan-kantor-kantor

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor

Kamus Hukum

Treaty

literasihukum.com/kamus-hukum/508/treaty

Treaty Perjanjian internasional yang mengikat para pihak menurut hukum internasional. Contoh: Dalam pembahasan hukum internasional, istilah “Treaty” sering digunakan. Hukum Internasional Rujukan umum: hukum internasional publik

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1976 • 22 Nov 1976

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973

literasihukum.com/peraturan/17084/pengesahan-konvensi-telekomunikasi-internasional-international-telecommunication-convention-malaga-torremolinos-1973

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 6 · Tahun 1981 • 21 Jul 1981

Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)

literasihukum.com/peraturan/17124/pengesahan-konvensi-internasional-mengenai-pemberantasan-uang-palsu-beserta-protokol-international-convention-for-the-suppression-of-counterfeiting-currency-and-protocol-geneve-1929

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneve 1929)