Kamus Hukum

Dekonsentrasi

literasihukum.com/kamus-hukum/891/dekonsentrasi

Dekonsentrasi Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau instansi vertikal di daerah. Contoh: Materi Dekonsentrasi sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan u…

Kamus Hukum

Pemilihan umum

literasihukum.com/kamus-hukum/884/pemilihan-umum

Pemilihan umum Mekanisme demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat tertentu sesuai ketentuan konstitusi dan undang-undang. Contoh: Materi Pemilihan umum sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan…

Opini • 19 Jan 2024

Membedah Teori Hak Asasi Manusia: Dari Sumber Filosofis hingga Debat Penerapan di Indonesia

literasihukum.com/teori-teori-hak-asasi-manusia-indonesia-menganut-yang-mana

Artikel ini menjelaskan mengenai teori-teori hak asasi manusia dan teori mana yang dianut oleh Indonesia. Yuk simak penjelasnnya! gambar: Bobo.id

Materi Hukum • 01 Mar 2024

Memahami 2 Teori dalam Tujuan Hukum

literasihukum.com/memahami-2-teori-dalam-tujuan-hukum

Dari sekian banyak pendapat yang ada mengenai tujuan hukum, apabila hendak diinventarisasi hanyalah terdapat dua teori, yaitu teori etis dan teori utilitas. Kedua teori ini merupakan landasan dari teo...

Materi Hukum • 24 Feb 2024

Mengapa Ahli Pemikir Hukum Membutuhkan Filsafat Hukum?

literasihukum.com/ahli-pemikir-hukum-membutuhkan-filsafat-hukum

Artikel ini membahas 3 alasan utama dan menyelidiki lebih dalam tentang pencarian hakikat hukum, keraguan tentang kebenaran dan keadilan hukum positif, serta hubungannya dengan agama dan mazhab sejara...

Opini • 10 Oct 2024

Penggalian Nilai Konstitusional Freedom from Religion dan Komparasi Konsepsi Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/penggalian-nilai-konstitusional-freedom-from-religion-dan-komparasi-konsepsi-hak-asasi-manusia

Artikel ini akan menganalisis posisi konstitusi Indonesia terhadap ateisme mengingat konstitusi Indonesia sangat kental dengan nilai religius.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2017 • 03 Apr 2017

PERJALA AN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/8092/perjala-an-dinas-dalam-negeri-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-pegawai-negeri-sipil-pegawai-tidak-tetapupah-jasa-dan-mitra-kerja-satuan-kerja-perangkat-daerah

…bupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERJALA AN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP/UPAH JASA DAN MITRA KERJA SATUAN KERJA PE…

Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 8 · Tahun 2021 • 14 Apr 2021

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/629/perubahan-kelima-atas-peraturan-walikota-parepare-nomor-3-tahun-2014-tentang-kedudukan-keuangan-walikota-dan-wakil-walikota-parepare

…AS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2024 • 29 Apr 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

literasihukum.com/peraturan/9452/pedoman-pelaksanaan-biaya-penunjang-operasional-bupati-dan-wakil-bupati-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-sanggau

…au Nomor 16 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU