Menampilkan 21–27 dari 27 hasil
· ~28ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 24 Apr 2024
Prospek Ekstensifikasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
literasihukum.com/ekstensifikasi-wewenang-mahkamah-konstitusi
Artikel ini membahas ekstensifikasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum.
Berita
• 16 Jan 2025
MK Periksa 30 Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2024, 7 Perkara Berasal dari Papua
news.literasihukum.com/mk-periksa-30-sidang-sengketa-pilkada-serentak-2024-7-perkara-berasal-dari-papua
Mahkamah Konstitusi memeriksa 30 sengketa Pilkada serentak 2024 hari ini, termasuk 7 perkara dari Papua. Sidang dilakukan oleh tiga panel majelis hakim dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Berita
• 20 Aug 2025
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
news.literasihukum.com/dpr-gelar-fit-and-proper-test-calon-hakim-mk-pengganti-arief-hidayat
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar fit and proper test untuk calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat pada Rabu (20/8/2025). Pergantian ini dilakukan...
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
news.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Berita
• 12 Jan 2026
Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK
news.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.
Opini
• 04 Jan 2026
Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan
literasihukum.com/negara-tanpa-malu-maladministrasi-sebagai-delik-kekuasaan
Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualitas pelayanan publik
Opini
• 01 Jan 2026
Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah
literasihukum.com/saat-negara-boleh-salah-tanpa-merasa-bersalah
Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara dalam negara hukum.