…uti Kebijakan Privasi dan praktik keamanan yang wajar. Data sensitif tidak dipublikasikan tanpa dasar hukum/izin yang sah. 5. Penyelesaian sengketa Sengketa pemberitaan diupayakan diselesaikan terlebih dahulu melalui komunikasi dengan redak…

KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Panik soal pasal kumpul kebo dan zina di KUHP Baru 2026? Simak penjelasan lengkap tentang siapa yang boleh melapor, nasib check-in hotel, dan sanksi bagi warga yang main hakim sendiri.

Simak penjelasan lengkap apakah orang yang tidak mampu membayar utang bisa dipidana atau hanya wanprestasi menurut hukum Indonesia.

Korban pencurian sering bertanya: pelaku bisa dipidana berapa? Simak perbedaan pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, hingga jambret/begal menurut KUHP Baru, lengkap dengan denda kategori.

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.