Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

…an Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Opini • 15 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

literasihukum.com/telaah-posisi-mahkamah-konstitusi-dalam-sengketa-pemilihan-kepala-daerah

Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...

Opini • 22 Mar 2023

Otonomi Khusus dalam Babak Baru: Gejala Autocratic Legalism Pemerintahan Republik Indonesia di IKN

literasihukum.com/autocratic-legalism-pemerintahan

Literasi Hukum - Artikel ini membahas perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah era Orde Baru dan agenda reformasi besar-besaran yang dilakukan untuk menghapus corak sentralisasi dalam kep...

Opini • 30 May 2023

2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup

literasihukum.com/sistem-pemilu-proporsional

Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...

Opini • 29 Dec 2023

Hak Penyandang Disabilitas: Tanggung Jawab PEMDA ?

literasihukum.com/pelaksanaan-dan-tanggung-jawab-pemerintah-daerah-terhadap-hak-penyandang-disabilitas

Literasi Hukum - Artikel ini membahas komitmen Indonesia terutama pemerintah daerah terhadap Hak penyandang disabilitas yang diatur juga di dalam Convention of Right for People with Disabilites (CRPD)...

Opini • 03 Nov 2024

Pilkada Core: Cermin Buram Kualitas Kandidat Pemimpin Daerah

literasihukum.com/pilkada-core-kualitas-kandidat-pemimpin-daerah

…has fenomena "Pilkada Core," yaitu rangkaian momen kontroversial dan lucu dari para calon kepala daerah yang viral di media sosial

Opini • 11 Feb 2024

Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024

literasihukum.com/dirty-vote-manuver-kotor-presiden-jokowi

Literasi Hukum - Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemiliha...

Opini • 02 Apr 2024

Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu

literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu

Artikel ini menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...

Opini • 04 Jan 2026

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

literasihukum.com/hukum-pemilu-pilkada

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.

Opini • 21 Feb 2024

Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat

literasihukum.com/kewenangan-administrasi-atribusi-delegasi-mandat

Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.