Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1955

Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah

literasihukum.com/peraturan/15877/larangan-untuk-mengumpulkan-uang-logam-yang-sah-dan-memperhitungkan-agio-pada-waktu-penukaran-alat-alat-pembayaran-yang-sah

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955 tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 13 · Tahun 1952

Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912"

literasihukum.com/peraturan/15957/larangan-untuk-mempergunakan-dan-memasukkan-dalam-peredaran-uang-perak-yang-dikeluarkan-berdasarkan-indische-muntwet-1912

Undang-undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952 tentang Larangan untuk Mempergunakan dan Memasukkan dalam Peredaran Uang Perak yang Dikeluarkan Berdasarkan "Indische Muntwet 1912"

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2007

PELAkSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

literasihukum.com/peraturan/9215/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-luwu-timur-nomor-02-tahun-2007-tentang-pengendalian-dan-larangan-minuman-beralkohol

…SANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN DAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Peraturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha · No. 1 · Tahun 2023

Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

literasihukum.com/peraturan/14295/pencabutan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-2-tahun-2010-tentang-pedoman-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-persekongkolan-dalam-tender

…saha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1970

Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/17039/pencabutan-peraturan-presiden-no-2-tahun-1959-tentang-larangan-keanggotaan-partai-politik-bagi-pejabat-negeri-warga-negara-republik-indonesia

…ng (UU) Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1971

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/17042/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1971-tentang-pencabutan-undang-undang-no-17-tahun-1964-tentang-larangan-penarikan-cek-kosong-menjadi-undang-undang

…Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang

Opini • 08 Jan 2024

Rangkap Jabatan Wakil Menteri: Larangan MK Terlanjur Dilangar?

literasihukum.com/rangkap-jabatan-wakil-menteri

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Namun, putusan tersebut belum diimplementasikan dengan baik, sehingga masih...

Opini • 30 Mar 2024

Persoalan Bahasa Asing dalam Nama Perseroda

literasihukum.com/persoalan-bahasa-asing-dalam-nama-perseroda

Artikel ini membahas mengenai problematika pemakaian bahasa asing terhadap nama perseroda dalam PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Materi Hukum • 07 Aug 2023

Asas Retroaktif V. Asas Legalitas: Pengertian dan Larangannya

literasihukum.com/asas-retroaktif-v-asas-legalitas

Literasi Hukum - Pelajari apa itu asas retroaktif, bagaimana keberlakuan asa retroaktif, dan bagaimana secara panjang pengaturan mengenai asas retroaktif dalam hukum nasional Indonesia dan hukum inter...

Opini • 08 Aug 2025

Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli ?

literasihukum.com/wamen-rangkap-jabatan-siapa-peduli

Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.