Opini • 03 Jan 2024

Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Unsur-Unsur, dan Sanksinya

literasihukum.com/tindak-pidana-korupsi-pengertian-unsur-unsur

Literasi Hukum - Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara dan pere...

Kamus Hukum

Pembuktian korupsi

literasihukum.com/kamus-hukum/1986/pembuktian-korupsi

Pembuktian korupsi Proses menilai alat bukti dan unsur delik untuk memastikan ada atau tidaknya perbuatan pidana terkait korupsi. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pembuktian korupsi: Pembuktian dapat melibatkan saksi, ahli, dokumen, dan…

Kamus Hukum

Pertanggungjawaban pidana korupsi

literasihukum.com/kamus-hukum/2618/pertanggungjawaban-pidana-korupsi

Pertanggungjawaban pidana korupsi Dasar untuk membebankan kesalahan dan pidana kepada pelaku berkaitan dengan korupsi. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Pertanggungjawaban pidana korupsi: Majelis menilai kesalahan, kemampuan bertanggung jawab,…

Kamus Hukum

Tindak pidana korupsi

literasihukum.com/kamus-hukum/713/tindak-pidana-korupsi

Tindak pidana korupsi Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait korupsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti yang diajukan. Huk…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 44 · Tahun 2025 • 10 Jun 2026

Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupten Pandeglang

literasihukum.com/peraturan/5878/kelas-jabatan-dan-nilai-jabatan-bagi-jabatan-fungsional-dan-jabatan-pelaksana-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-kabupten-pandeglang

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pandeglang Nomor 44 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan bagi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupten Pandeglang

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 24 · Tahun 1960 • 09 Jun 1960

Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15809/pengusutan-penuntutan-dan-pemeriksaan-tindak-pidana-korupsi

…(Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Materi Hukum • 28 Feb 2024

Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata

literasihukum.com/perampasan-aset-dalam-tindak-pidana-korupsi

Perampasan aset hasil korupsi maupun yang berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi

Opini • 06 Apr 2024

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atas Korupsi oleh Terdakwa DPO: Urgensi Persidangan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

literasihukum.com/persidangan-in-absentia-dalam-perkara-tipikor

Artikel ini menggali urgensi persidangan in absentia dalam kasus korupsi yang melibatkan terdakwa DPO di Indonesia.

Opini • 13 Jul 2024

Pencabutan Hak Politik Koruptor: Antara Efek Jera dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/pencabutan-hak-politik-koruptor

Artikel ini membahas mengenai sanksi pencabutan hak dipilih dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 2001 • 21 Nov 2001

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/17460/perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi