Materi Hukum • 17 Mar 2024

Paralegal 101: Berkenalan dengan Paralegal

literasihukum.com/paralegal-101-berkenalan-dengan-paralegal

Artikel ini akan membahas mengenai apa itu paralegal dan perannya dalam dunia hukum.

Kamus Hukum

Sanksi etik

literasihukum.com/kamus-hukum/1050/sanksi-etik

Sanksi etik Konsekuensi atas pelanggaran kode etik, misalnya teguran, skorsing, atau pemberhentian dari keanggotaan profesi. Contoh: Advokat wajib mematuhi sanksi etik dalam menangani perkara. Etika Profesi & Advokat Rujukan umum: etika pro…

Opini • 24 Dec 2025

Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI

literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri

…an jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Opini • 30 Jan 2024

Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?

literasihukum.com/netralitas-tni-dan-polri

Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.

Berita • 15 Mar 2026

Kapolda NTT Nonaktifkan Dirresnarkoba Terkait Dugaan Pemerasan Tersangka

news.literasihukum.com/kapolda-ntt-nonaktifkan-dirresnarkoba-terkait-dugaan-pemerasan-tersangka

…a terkait dugaan pemerasan tersangka narkoba. Enam personel lain diperiksa Propam. Sanksi etik menanti.

Opini • 24 Dec 2025

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

literasihukum.com/mahfud-md-jabatan-sipil-polri-wajib-diatur-uu

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian hukum.

Berita • 06 Mar 2026

Komisi Reformasi Polri Rampung, Laporan ke Prabowo Ditargetkan Sebelum Lebaran

news.literasihukum.com/komisi-reformasi-polri-rampung-laporan-ke-prabowo-sebelum-lebaran

Komisi Reformasi Polri menyelesaikan rekomendasi reformasi kelembagaan Polri dan menargetkan laporan kepada Presiden Prabowo sebelum Lebaran 2026. Reformasi diarahkan hingga 2029.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 51 · Tahun 2012 • 01 Nov 2012

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/1157/kode-etik-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 51 Tahun 2012 tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 59 · Tahun 2014 • 25 Apr 2014

Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

literasihukum.com/peraturan/12874/kode-etik-penyelenggaraan-pelayanan-terpadu-satu-pintu

…uran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 53 · Tahun 2017 • 11 Sep 2017

KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/501/kode-etik-unit-layanan-pengadaan-barangjasa-pemerintah-kabupaten-toraja-utara

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA