Kamus Hukum

Hak interpelasi

literasihukum.com/kamus-hukum/881/hak-interpelasi

Hak interpelasi Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis. Contoh: Materi Hak interpelasi sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujukan umum: UUD 1945 & huku…

Kamus Hukum

Hak menyatakan pendapat

literasihukum.com/kamus-hukum/882/hak-menyatakan-pendapat

Hak menyatakan pendapat Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa sesuai ketentuan. Contoh: Materi Hak menyatakan pendapat sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Ruj…

Kamus Hukum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

literasihukum.com/kamus-hukum/893/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-perppu

…tetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR. Contoh: Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sering menjadi objek kajian dalam hukum tata negara. Hukum Tata Negara Rujuk…

Berita • 11 Jun 2024

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik Lebih dari Tiga Kali Lipat, Pertanda Apa?

literasihukum.com/sengketa-pileg-yang-dikabulkan-mk-2024-naik

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan 44 kasus sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan berbagai perintah, termasuk penyandingan suara, penghitungan ulang surat suara, dan pemungutan sua...

Opini • 26 Oct 2024

Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Parpol?

literasihukum.com/dewan-perwakilan-rakyat-atau-dewan-perwakilan-parpol

Artikel ini membahas tentang realita keberpihakan anggota DPR di Indonesia dan perilaku politik partai

Opini • 05 Sep 2025

Sarjana Untuk Admin Toko, Lalu DPR?

literasihukum.com/sarjana-untuk-admin-toko-lalu-dpr

Artikel ini menyoroti rendahnya kapasitas intelektual sebagian anggota DPR dan mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 demi menjaga kualitas demokras

Berita • 29 Feb 2024

Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara

literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...

Berita • 29 May 2024

PDI-P Tolak Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR: Hal Biasa

literasihukum.com/pdi-p-tolak-revisi-uu-mk

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain untuk bersama-sama menolak pengesahan Rancangan Un...

Opini • 30 May 2023

2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup

literasihukum.com/sistem-pemilu-proporsional

Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...

Berita • 01 Mar 2024

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029

literasihukum.com/ambang-batas-parlemen-melanggar-konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...