Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 21 Feb 2024
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
literasihukum.com/kewenangan-administrasi-atribusi-delegasi-mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2015
• 01 Jun 2026
Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
literasihukum.com/peraturan/14501/kebijakan-transisional-pelaksanaan-urusan-pemerintahan-kabupaten-bandung-barat-setelah-ditetapkannya-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah
…paten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2019
• 09 Jul 2026
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP-AP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
literasihukum.com/peraturan/3071/pedoman-penyusunan-standar-operasional-prosedur-administrasi-pemerintahan-sop-ap-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-takalar
…Nomor 33 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP-AP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/2772/perubahan-atas-peraturan-bupati-bantaeng-nomor-36-tahun-2021-tentang-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
…2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 36 · Tahun 2021
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
literasihukum.com/peraturan/11811/sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 36 Tahun 2021 tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Materi Hukum
• 25 Feb 2024
Penerapan Diskresi dalam Pemerintahan
literasihukum.com/penerapan-diskresi-dalam-pemerintahan
Pelajari penerapan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
Opini
• 17 Feb 2024
Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa
literasihukum.com/perbuatan-melawan-hukum-oleh-penguasa
Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2024
TATA KELOLA DAN TATA NIAGA KRATOM
literasihukum.com/peraturan/9536/tata-kelola-dan-tata-niaga-kratom
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang TATA KELOLA DAN TATA NIAGA KRATOM
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 10 · Tahun 2024
TATA NIAGA DAN TATA KELOLA SARANG BURUNG WALET
literasihukum.com/peraturan/10803/tata-niaga-dan-tata-kelola-sarang-burung-walet
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 10 Tahun 2024 tentang TATA NIAGA DAN TATA KELOLA SARANG BURUNG WALET
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 5 · Tahun 2024
Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur
literasihukum.com/peraturan/14804/tugas-dan-tata-kerja-tim-koordinasi-serta-pedoman-teknis-tata-kelola-kompleks-candi-borobudur
…Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Serta Pedoman Teknis Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur