Opini • 07 Aug 2023

Parameter Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Baru

literasihukum.com/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana

…dalam hukum acara pidana: definisi, kekuatan pembuktian, dan alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Materi Hukum • 27 Apr 2026

9 Hak Saat Diperiksa Polisi yang Wajib Diketahui Warga

literasihukum.com/hak-saat-diperiksa-polisi

…ipanggil polisi sebagai saksi? Ketahui 9 hak hukum Anda saat diperiksa polisi berdasarkan KUHAP Baru 2026, termasuk hak diam dan hak menolak tanda tangan BAP.

Opini • 25 Aug 2023

Hukum Acara Pidana di Indonesia: Problematika dan Pembahasannya

literasihukum.com/problematika-hukum-acara-pidana

Literasi Hukum - KUHAP sebagai sumber utama operasionalisasi hukum acara pidana telah berlaku dalam waktu yang cukup lama, yaitu empat puluh tahun, sehingga dalam waktu yang cukup lama tersebut, selay...

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 112 · Tahun 1956 • 30 Apr 1956

Pembentukan Panitia Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Pelajaran Baru

literasihukum.com/peraturan/15548/pembentukan-panitia-penyusun-rancangan-perundang-undangan-pelajaran-baru

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112 Tahun 1956 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Pelajaran Baru

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 215 · Tahun 1962 • 15 Jun 1962

Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II

literasihukum.com/peraturan/15333/penunjukan-kepala-sekretariat-panitia-negara-peninjauan-kembali-rancangan-undang-undang-pemilihan-umum-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-tingkat-i-dan-ii

…or 215 Tahun 1962 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Negara Peninjauan Kembali Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 174 · Tahun 1965 • 17 Jun 1965

Perpanjangan Waktu Kerja Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15451/perpanjangan-waktu-kerja-tim-penyusun-rancangan-undang-undang-tindak-pidana-ekonomi

…san Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Waktu Kerja Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

Opini • 02 Dec 2025

Kontroversi KUHAP 2025: Benarkah Pasal Penangkapan dan Penahanan Justru Mengancam Hak Tersangka?

literasihukum.com/kontroversi-kuhap-2025-hak-tersangka

Tanggal 18 November 2025 semestinya menjadi hari yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia

Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat · No. 2 · Tahun 2012 • 11 Sep 2012

Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/14294/tata-cara-mempersiapkan-rancangan-undang-undang

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat · No. 3 · Tahun 2012 • 11 Sep 2012

Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/14293/tata-cara-penarikan-rancangan-undang-undang

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang

Peraturan Peraturan Menteri Pertahanan · No. 19 · Tahun 2014 • 23 Apr 2014

Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

literasihukum.com/peraturan/14953/tata-cara-mempersiapkan-rancangan-peraturan-perundang-undangan-di-lingkungan-kementerian-pertahanan-dan-tentara-nasional-indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia