Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 135 · Tahun 2022

HAK KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

literasihukum.com/peraturan/8696/hak-keuangan-badan-permusyawaratan-desa

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 135 Tahun 2022 tentang HAK KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 135 · Tahun 2015

Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015

literasihukum.com/peraturan/5176/kebijakan-pembinaan-dan-pengawasan-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta-tahun-2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 135 · Tahun 2022

PENETAPAN BESARAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

literasihukum.com/peraturan/13917/penetapan-besaran-belanja-rumah-tangga-pimpinan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-luwu

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 135 Tahun 2022 tentang PENETAPAN BESARAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 135 · Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/9117/perubahan-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-69-tahun-2016-tentang-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-fungsi-dan-tata-kerja-perangkat-daerah-dinas-perumahan-kawasan-permukiman-dan-pertanahan-kabupaten-maros

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 135 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN P…

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 135 · Tahun 2012

Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/10059/tata-cara-pemantauan-orang-asing-organisasi-masyarakat-asing-dan-tenaga-kerja-asing-di-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

literasihukum.com/landasan-hukum-pemerintah-pengesahan-kilat-amandemen-uu-tni-di-tahun-2025

Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.

Opini • 19 Mar 2026

Pembatalan Asuransi Tak Bisa Lagi Sepihak, Tapi Apakah Sudah Pasti?

literasihukum.com/konstruksi-pasal-251-kuhd-sebelum-dan-pasca-putusan-mk-dalam-pembatalan-perjanjian-asuransi

Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan pertanggungan asuransi. Namun, kepastian hukum bagi tertanggung masih belum sepenuhnya tuntas.

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024

Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.