Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 02 Aug 2025
Ketika Hukum Kehilangan Jiwa
literasihukum.com/en/when-law-loses-its-soul
…um - Sebuah perbincangan di keheningan subuh dengan seorang kawan yang berprofesi sebagai jaksa menjadi pemantik tulisan ini. Di tengah hirupan pertama kopi pagi, ia bercerita dengan nada...
Opini
• 17 May 2024
Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, Tantangan, dan Masa Depan
literasihukum.com/en/the-attorney-generals-office-of-the-republic-of-indonesia-role-challenges-and-future
Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, tantangan, dan strategi memperkuat integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum.
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 3 · Tahun 2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
literasihukum.com/peraturan/16290/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-nomor-23-tahun-2020-tentang-rencana-strategis-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat-tahun-2020-2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang…
Opini
• 02 Jan 2024
Permasalahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana di Indonesia
literasihukum.com/en/the-issue-of-case-review-for-criminal-cases-in-indonesia
Literasi Hukum - Temukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan peninjauan kembali perkara pidana di Indonesia, terkhusus pada perkara pidana. Setidaknya terdapat 4 permasalahan yang paling banya...
Peraturan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum · No. 2 · Tahun 2025
• 05 Sep 2025
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
literasihukum.com/peraturan/7434/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-badan-pengawas-pemilihan-umum-badan-pengawas-pemilihan-umum-provinsi-dan-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupatenkota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum P…
Opini
• 10 Jan 2026
“Plea Bargaining” : Demi Efektifitas atau Ujian Peradilan?
literasihukum.com/en/plea-bargaining-for-effectiveness-or-a-judicial-test
Plea bargaining dalam KUHAP Baru meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menguji keadilan substantif dan integritas aparat penegak hukum.
Kamus Hukum
Perselisihan Hak
literasihukum.com/kamus-hukum/203/perselisihan-hak
Perselisihan Hak Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersa…
Opini
• 23 Feb 2023
Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Sangat Lama, Bagaimana Kepastian Eksekusinya setelah Disahkannya KUHP Baru?
literasihukum.com/en/the-waiting-period-for-the-execution-of-death-row-convicts-is-very-long-what-is-the-certainty-of-execution-after-the-enactment-of-the-new-criminal-code
Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan mengenai regulasi terbaru masa tunggu eksekusi terpidana mati yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Beberapa bulan terakhir atensi masyaraka...
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2019
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KELURAHAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019
literasihukum.com/peraturan/10583/tata-cara-pembagian-dan-penetapan-rincian-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-umum-tambahan-setiap-kelurahan-serta-prioritas-penggunaan-dana-alokasi-umum-dan-dana-alokasi-umum-tambahan-untuk-kelurahan-di-kabupaten-maros-tahun-anggaran-2019
…Maros Nomor 13 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN UNTUK KELURAHAN DI KA…
Opini
• 07 Mar 2024
Analisis Penafsiran Hukum Hakim pada Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor : 610 K/Pid.Sus/2020
literasihukum.com/en/analysis-of-judges-legal-interpretation-on-corruption-crimes-in-decision-number-610-kpidsus2020
Artikel ini membahas tentang metode penafsiran hukum sistematis dan historis dalam putusan hakim perkara tindak pidana korupsi beserta penjelasannya