Menampilkan 11–20 dari 31 hasil
· ~22ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2008
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN MINUMAN KERAS
literasihukum.com/peraturan/13429/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-bantaeng-nomor-12-tahun-2005-tentang-pelarangan-minuman-keras
…2008 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN MINUMAN KERAS
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2005
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN MINUMANKERAS
literasihukum.com/peraturan/13431/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-bantaeng-nomor-12-tahun-2005-tentang-pelarangan-minumankeras
…2005 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN MINUMANKERAS
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 2000
Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
literasihukum.com/peraturan/17457/pengesahan-ilo-convention-nomor-182-concerning-the-prohibition-and-immediate-action-for-elimination-of-the-worst-forms-of-child-labour-konvensi-ilo-nomor-182-mengenai-pelarangan-dan-tindakan-segera-penghapusan-bentuk-bentuk-pekerjaan-terburuk-untuk-anak
…ction for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 2023
Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir)
literasihukum.com/peraturan/14281/pengesahan-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons-traktat-mengenai-pelarangan-senjata-nuklir
…un 2023 tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir)
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2025
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan
literasihukum.com/peraturan/11567/perubahan-kedua-atas-peraturan-daerah-kabupaten-bantul-nomor-4-tahun-2019-tentang-pengendalian-pengawasan-minuman-beralkohol-dan-pelarangan-minuman-oplosan
…bupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan
Berita
• 07 Apr 2026
Kepala BNN Dorong Larangan Vape Masuk RUU Narkotika, Soroti Temuan Zat Narkoba dalam Liquid
news.literasihukum.com/kepala-bnn-dorong-larangan-vape-masuk-ruu-narkotika-soroti-temuan-zat-narkoba-dalam-liquid
Kepala BNN usul larangan vape di RUU Narkotika karena temuan zat narkoba dalam liquid. Etomidate kini masuk golongan II narkotika.
Opini
• 01 Jun 2024
Mandeknya Keadilan Dalam Kasus Vina Cirebon
literasihukum.com/mandeknya-keadilan-dalam-kasus-vina-cirebon
Masyarakat Indonesia kembali diperdebatkan dengan rilisnya film “VINA: Sebelum 7 Hari” di bioskop. Film ini mengangkat kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eky di Cirebon pada 27 Agustus 2016, yang se...
Materi Hukum
7 Kebiasaan Sehari-hari di HP yang Berisiko Melanggar Hukum
literasihukum.com/7-kebiasaan-sehari-hari-di-hp-yang-berisiko-melanggar-hukum
Unggah foto orang, sebar screenshot chat, buka HP pasangan, hingga pakai WiFi tanpa izin bisa berisiko hukum. Ini penjelasan aturan UU PDP, UU ITE, dan Hak Cipta.
Opini
• 08 Mar 2024
Orisinalitas Ciptaan menurut Pelindungan Hak Cipta di Indonesia
literasihukum.com/orisinalitas-ciptaan-dalam-hak-cipta-indonesia
Hukum hak cipta di Indonesia tidak mengatur secara konkrit atas syarat orisinalitas dari suatu ciptaan. Implementasinya bergantung pada doktrin dan praktik.
Berita
• 08 Apr 2026
Sahroni Dukung Larangan Vape, Minta Masuk ke RUU Narkotika
news.literasihukum.com/sahroni-dukung-larangan-vape-minta-masuk-ke-ruu-narkotika
Ahmad Sahroni mendukung usulan Kepala BNN untuk melarang vape di Indonesia. Usulan itu didorong masuk ke RUU Narkotika setelah BNN menemukan kandungan narkotika dalam sejumlah liquid vape.