Menampilkan 11–20 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 26 · Tahun 2025
• 14 Jul 2026
Tata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
literasihukum.com/peraturan/12378/tata-cara-pengangangkatan-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-atau-janji-mutasi-pemberhentian-dan-pengangkatan-kembali-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil-serta-kartu-tanda-pengenal-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil
…tikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Opini
• 09 Feb 2024
Leniency Program: Senjata Ampuh Menumpas Kartel dan Membangun Persaingan Usaha Sehat di Indonesia
literasihukum.com/leniency-program-untuk-atasi-kartel
Penerapan Leniency program akan menjadi keunggulan pengungkapan tindakan pelaku usaha dalam penguasaan pasar yang mengakibatkan praktek monopoli.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 63 · Tahun 2022
FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSEMAYAMAN/PELEPASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT DAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/8490/fasilitasi-penyelenggaraan-persemayamanpelepasan-dan-pemakaman-jenazah-pejabat-mantan-pejabat-dan-anggota-korps-pegawai-republik-indonesia-lingkup-pemerintah-kabupaten-maros
…ahun 2022 tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSEMAYAMAN/PELEPASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT DAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2025
Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian atau Pejabat Pelaksana Tugas
literasihukum.com/peraturan/11200/pedoman-penunjukan-pejabat-pelaksana-harian-atau-pejabat-pelaksana-tugas
…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian atau Pejabat Pelaksana Tugas
Peraturan
Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah · No. 2 · Tahun 2025
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil
literasihukum.com/peraturan/7258/penggunaan-dana-alokasi-khusus-nonfisik-bagi-usaha-mikro-dan-usaha-kecil
Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Materi Hukum
• 04 May 2024
Pelanggaran Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
literasihukum.com/keterlambatan-pemberitauan-pengambilalihan-saham
…konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak...
Opini
• 21 Feb 2024
Kewenangan Administrasi melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat
literasihukum.com/kewenangan-administrasi-atribusi-delegasi-mandat
Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administrasi berdasarkan atribusi, delegasi, dan mandat.
Kamus Hukum
Pengawasan keputusan tata usaha negara
literasihukum.com/kamus-hukum/2189/pengawasan-keputusan-tata-usaha-negara
Pengawasan keputusan tata usaha negara Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan keputusan tata usaha negara. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan keputusan tata usaha negara: Pengawasa…
Kamus Hukum
Sengketa keputusan tata usaha negara
literasihukum.com/kamus-hukum/2814/sengketa-keputusan-tata-usaha-negara
Sengketa keputusan tata usaha negara Perselisihan yang timbul dari keputusan, tindakan, atau kewenangan pemerintahan terkait keputusan tata usaha negara. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Sengketa keputusan tata usaha negara: Seng…
Peraturan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 16 · Tahun 2024
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
literasihukum.com/peraturan/14970/tata-cara-tuntutan-ganti-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain
…ang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain