Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 183 · Tahun 2012

Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat

literasihukum.com/peraturan/6573/pemulihan-adiksi-berbasis-masyarakat

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 183 Tahun 2012 tentang Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1a · Tahun 2014 • 30 Apr 2014

PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

literasihukum.com/peraturan/5160/pencabutan-pasal-12-13-14-dan-pasal-15-pada-peraturan-daerah-kabupaten-jeneponto-nomor-3-tahun-2012-tentang-retribusi-jasa-umum

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 1a Tahun 2014 tentang PENCABUTAN PASAL 12, 13, 14 DAN PASAL 15 PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 2011 • 20 Jul 2026

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

literasihukum.com/peraturan/14380/pencabutan-peraturan-daerah-kota-bogor-dan-pasal-pasal-tentang-retribusi-daerah-yang-tidak-terkait-dengan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah

…(Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Peraturan Mahkamah Agung · No. 1 · Tahun 2020 • 08 Jul 2026

Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/14395/pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 84 · Tahun 1958

Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

literasihukum.com/peraturan/16024/pengubahan-pasal-pasal-16-dan-19-undang-undang-pokok-bank-indonesia-undang-undang-no-11-tahun-1953

Undang-undang (UU) Nomor 84 Tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)

Materi Hukum • 19 Mar 2024

Kekuatan Keterangan Saksi dalam Perkara Pidana: Memahami Nilai dan 4 Jenisnya

literasihukum.com/kekuatan-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana

Pelajari peran penting keterangan saksi dalam proses pembuktian perkara pidana. Artikel ini mengulas tuntas tentang nilai kekuatan pembuktian, jenis-jenis saksi, serta ketentuan hukum terkait.

Opini • 14 Feb 2023

Perlukah Revisi KUHAP ?

literasihukum.com/perlukah-revisi-kuhap

Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai urgensi revisi KUHAP di Indonesia. Bagaimana sih kira-kira urgensinya? yuk simak penjelasan artikel berikut! Kita ketahui bersama bahwa Kitab Undang-U...

Opini • 02 Dec 2025

Kontroversi KUHAP 2025: Benarkah Pasal Penangkapan dan Penahanan Justru Mengancam Hak Tersangka?

literasihukum.com/kontroversi-kuhap-2025-hak-tersangka

Tanggal 18 November 2025 semestinya menjadi hari yang monumental bagi sejarah hukum Indonesia

Berita • 08 Apr 2026

Yusril Serahkan Polemik Kasasi oleh Jaksa di Kasus Delpedro dkk ke Mahkamah Agung

news.literasihukum.com/yusril-serahkan-polemik-kasasi-oleh-jaksa-di-kasus-delpedro-dkk-ke-mahkamah-agung

Yusril serahkan polemik kasasi vonis bebas Delpedro ke MA. Debat KUHAP lama vs KUHAP baru, putusan MA jadi rujukan perkara transisional.

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 6 · Tahun 1955 • 16 Apr 1955

Pengubahan Dan Tambahan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1953)

literasihukum.com/peraturan/15875/pengubahan-dan-tambahan-pasal-4-undang-undang-no-18-tahun-1953-lembaran-negara-no-48-tahun-1953

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955 tentang Pengubahan Dan Tambahan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1953)