Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 4 · Tahun 2024

Kelas Jabatan

literasihukum.com/peraturan/16239/kelas-jabatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan · No. 7 · Tahun 2024

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional

literasihukum.com/peraturan/11920/organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-komisi-kepolisian-nasional

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 5 · Tahun 2024

Tata Naskah Dinas

literasihukum.com/peraturan/15346/tata-naskah-dinas

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas

Opini • 22 Feb 2024

Hukum vs Politik: Kuat Mana?

literasihukum.com/hukum-vs-politik-kuat-mana

Hukum itu produk politik. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka timbullah suatu pertanyaan. Apakah politik taat terhadap hukum, ataukah sebaliknya?

Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 19 · Tahun 1986 • 14 Apr 1986

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985

literasihukum.com/peraturan/15594/pelaksanaan-undang-undang-nomor-3-tahun-1975-tentang-partai-politik-dan-golongan-karya-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-3-tahun-1985

…) Nomor 19 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985

Opini • 08 Mar 2024

Menakar Akar Korupsi Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia

literasihukum.com/korupsi-massive-di-partai-politik

Analisis akar korupsi di partai politik Indonesia dan urgensi adopsi Pasal 18 UNCAC untuk menutup celah hukum perdagangan pengaruh.

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 5 · Tahun 2006 • 24 Apr 2006

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

literasihukum.com/peraturan/6742/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

…ah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2006 • 24 Nov 2006

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

literasihukum.com/peraturan/12555/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik

…an Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2006 • 17 Nov 2006

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN LANDAK

literasihukum.com/peraturan/6448/bantuan-keuangan-kepada-partai-politik-kabupaten-landak

…Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN LANDAK