Menampilkan 1120 dari 40 hasil · ~15ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita • 29 May 2024
PDI-P Tolak Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR: Hal Biasa
literasihukum.com/pdi-p-tolak-revisi-uu-mk
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain untuk bersama-sama menolak pengesahan Rancangan Un...
Berita • 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Berita • 29 May 2024
Kasus Penguntitan Jampidsus: Publik Menunggu Kepastian di Tengah Misteri
literasihukum.com/kasus-penguntitan-jampidsus
Kejelasan mengenai dugaan penguntitan anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror terhadap Febrie Adriansyah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, masih belum terungkap
Berita • 17 May 2024
DPR Abaikan Masukan Publik, Revisi UU MK Tetap Berjalan
literasihukum.com/dpr-abaikan-masukan-publik-revisi-uu-mk
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikukuh untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat.
Berita • 29 Feb 2024
Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR: KPK Akan Memanggil BURT
literasihukum.com/dugaan-korupsi-rumah-jabatan-dpr
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus dugaan korupsi yang terkait dengan proyek pengadaan perlengkapan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020.
Berita • 29 Feb 2024
Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara
literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn
Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...
Berita • 22 Sep 2025
RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat
literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026
RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.
Berita • 19 Jan 2026
Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres
literasihukum.com/komisi-ii-dpr-pastikan-ruu-pemilu-tak-ubah-mekanisme-pilpres
Ketua Komisi II DPR menegaskan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.
Berita • 15 Sep 2025
Istana Tegaskan Belum Ada Surpres Pergantian Kapolri di Tengah Isu Reformasi Polri
literasihukum.com/istana-tegaskan-belum-ada-surpres-pergantian-kapolri-di-tengah-isu-reformasi-polri
Istana membantah telah mengirim Surpres pergantian Kapolri Listyo Sigit ke DPR. Namun, isu ini terus menguat seiring rencana reformasi Polri oleh Presiden.
Berita • 01 Mar 2024
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029
literasihukum.com/ambang-batas-parlemen-melanggar-konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.