Hasil Pencarian: UU 8 Tahun 1981

Opini • 24 Jan 2024

Menilik Perbedaan antara Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat

literasihukum.com/pelanggaran-ham-dan-ham-berat

Artikel ini menjelaskan perbedaan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM berat disertai contoh konkrit kasus pelanggaran HAM. Yuk simak!

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 1958 • 17 Jul 2026

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16655/penetapan-undang-undang-darurat-no-12-tahun-1954-lembaran-negara-tahun-1954-no-147-tentang-perubahan-krosok-ordonnantie-1937-staatsblad-tahun-1937-no-604-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 147) Tentang Perubahan "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad Tahun 1937 No. 604) Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 55 · Tahun 1958 • 17 Jul 2026

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 78) Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16539/penetapan-undang-undang-darurat-no-20-tahun-1955-tentang-peraturan-peraturan-mengenai-kedudukan-anggota-angkatan-perang-dalam-dinas-ketentaraan-sesudah-akhir-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-78-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 55 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1955 tentang Peraturan-Peraturan Mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 24 · Tahun 1959 • 26 Jun 2026

Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 38)

literasihukum.com/peraturan/16695/penarikan-kembali-undang-undang-darurat-no-13-tahun-1955-tentang-pencabutan-dan-penggantian-undang-undang-no-14-tahun-1953-lembaran-negara-tahun-1955-no-38

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1959 tentang Penarikan Kembali Undang-Undang Darurat No. 13 Tahun 1955 Tentang Pencabutan dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 38)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 1959 • 26 Jun 2026

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1958 Tentang Perubahn Undang-Undang dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 153), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16699/penetapan-undang-undang-darurat-no-6-tahun-1958-tentang-perubahn-undang-undang-dan-tambahan-undang-undang-no-65-tahun-1958-tentang-pemberian-tanda-tanda-kehormatan-bintang-sakti-dan-bintang-darma-lembaran-negara-tahun-1958-no-153-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1958 Tentang Perubahn Undang-Undang dan Tambahan Undang-Undang No. 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang D…

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1959 • 26 Jun 2026

Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16698/penetapan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1958-tentang-penggantian-peraturan-tentang-bintang-gerilya-sebagaimana-termaktub-dalam-peraturan-pemerintah-no-8-tahun-1949-lembaran-negara-tahun-1958-no-154-sebagai-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1…

Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.

Berita • 06 May 2024

Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK

news.literasihukum.com/sidang-mk-intan-jaya-dugaan-pelanggaran

Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.

Materi Hukum • 18 Apr 2024

Ketentuan Hukum Kewajiban Ahli Waris Melunasi Utang Pajak Pewaris Wajib Pajak Orang Pribadi

literasihukum.com/kewajiban-ahli-waris-melunasi-utang-pajak

Artikel ini membahas ketentuan hukum kewajiban ahli waris melunasi utang pajak pewaris wajib pajak orang pribadi.

Materi Hukum • 11 Mar 2024

Mengenal Konsep AMDAL: Upaya Menjaga Lingkungan Melalui Hukum di Indonesia

literasihukum.com/amdal-dalam-hukum-indonesia

Seiring maraknya isu kerusakan lingkungan akhir-akhir ini, konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL seringkali menjadi diskursus tersendiri di kalangan pemerhati lingkungan, praktisi huku...