UU PPRT resmi disahkan 21 April 2026 setelah 22 tahun. Simak analisis hak PRT, persoalan upah minimum, tantangan pengawasan, dan solusi yang bisa diterapkan.

Eskalasi AS-Iran ancam pangan RI! Selat Hormuz terblokade, harga pupuk & energi melonjak. Simak analisis ketahanan pangan kita.

Terumbu karang Bengkulu di Teluk Sepang terancam akibat limbah PLTU batubara. Kondisi sedang, hukum jadi penyelamat utama ekosistem.

Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Ia menguji keberpihakan negara, tata kelola publik, dan ekonomi rakyat di tingkat lokal.

KPK menahan Marjani, ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, dalam pengembangan kasus dugaan pemerasan “jatah preman” di lingkungan Pemprov Riau.

"Orang tua wajib mengawasi anak bermain ponsel pintar." Kalimat klise ini nyatanya adalah tamparan keras bagi kita yang sering abai terhadap keamanan data anak di bawah umur.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, nama “UU Cipta Kerja” (atau Omnibus Law Cipta Kerja) identik pro dan kontra yang sengit serta aksi demonstrasi besar-besaran.

Relasi antara manusia dan alam bukan sekadar hubungan faktual, melainkan konstruksi makna yang membentuk cara manusia memahami dan mengaturnya melalui hukum. Dari sinilah hukum lahir sebagai cerminan nilai, sekaligus penentu posisi manusia…

KP2MI merestorasi hak konstitusional PMI: transformasi paradigma, digitalisasi pengawasan, dan repatriasi bermartabat pahlawan devisa.