Menampilkan 91–100 dari 200 hasil
· ~122ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini
• 03 Nov 2024
Pilkada Core: Cermin Buram Kualitas Kandidat Pemimpin Daerah
literasihukum.com/pilkada-core-kualitas-kandidat-pemimpin-daerah
…omena "Pilkada Core," yaitu rangkaian momen kontroversial dan lucu dari para calon kepala daerah yang viral di media sosial
Opini
• 19 Jul 2025
Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu
literasihukum.com/memurnikan-kembali-kedaulatan-penalaran-di-balik-putusan-mk-tentang-desain-pemilu
Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.
Materi Hukum
• 13 May 2026
Bukan Sekadar Pantangan, Ini yang Perlu Kamu Ketahui tentang Aturan Ikan Larangan
literasihukum.com/bukan-sekadar-pantangan-ini-yang-perlu-kamu-ketahui-tentang-aturan-ikan-larangan
…rtikel ini membahas aturan ikan larangan yang berkembang di kehidupan masyarakat beberapa daerah, mulai dari latar belakangnya hingga peluang penguatannya.
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 1983
• 11 Sep 1983
PERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
literasihukum.com/peraturan/1954/perubah-untuk-pertama-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-6-tahun-1979-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-wilayahdaerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 1983 tentang PERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAER…
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 7 · Tahun 1984
• 22 Jun 1984
MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTALASI KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
literasihukum.com/peraturan/1951/merubah-untuk-pertama-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-1-tahun-1978-tentang-pemungutan-biaya-pelayanan-kesehatan-yang-dilakukan-oleh-instalasi-kesehatan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 1984 tentang MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH I…
Berita
• 07 Apr 2023
Bupati Kepulauan Meranti Ditangkap KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Safari Politik
news.literasihukum.com/bupati-kepulauan-meranti-ditangkap-kpk
Berita terkait penangkapan Bupati Kepulauan Meranti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berita
• 31 Mar 2023
PNS akan Terima THR 2023, Honorer Dikecualikan Menurut Menpan-RB
news.literasihukum.com/honorer-tidak-terima-thr-2023
Berita Hukum - Berita ini menginformasikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyatakan bahwa pegawai honorer di Indonesia tidak akan menerima Tunjangan H...
Berita
• 03 Jun 2024
KY Didesak Lakukan Uji Etik atas Putusan MA tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah
news.literasihukum.com/syarat-usia-calon-kepala-daerah
…n Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 mengenai uji materi syarat usia minimal calon kepala daerah perlu diuji secara etik.
Opini
• 30 Mar 2024
Persoalan Bahasa Asing dalam Nama Perseroda
literasihukum.com/persoalan-bahasa-asing-dalam-nama-perseroda
…pemakaian bahasa asing terhadap nama perseroda dalam PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Opini
• 09 May 2023
Kepentingan Pribadi vs. Kewenangan Hukum: Apakah Boleh Menutup Jalan untuk Acara Pernikahan?
literasihukum.com/menutup-jalan-untuk-acara-pernikahan
Apakah Anda bingung apakah boleh menutup jalan untuk acara pernikahan atau kepentingan pribadi lainnya? Simak penjelasan mengenai dasar hukum dan persyaratan izin penggunaan jalan untuk kepentingan pr...