Kamus Hukum

State responsibility

literasihukum.com/kamus-hukum/905/state-responsibility

…ponsibility sering menjadi rujukan. Hukum Internasional Rujukan umum: hukum internasional publik

Kamus Hukum

Treaty

literasihukum.com/kamus-hukum/508/treaty

…istilah “Treaty” sering digunakan. Hukum Internasional Rujukan umum: hukum internasional publik

Kamus Hukum

Yurisdiksi ekstrateritorial

literasihukum.com/kamus-hukum/900/yurisdiksi-ekstrateritorial

…ateritorial sering menjadi rujukan. Hukum Internasional Rujukan umum: hukum internasional publik

Kamus Hukum

Yurisdiksi teritorial

literasihukum.com/kamus-hukum/899/yurisdiksi-teritorial

…teritorial sering menjadi rujukan. Hukum Internasional Rujukan umum: hukum internasional publik

Opini • 27 Jan 2024

Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi

literasihukum.com/rumus-korupsi-robert-klitgaard

Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas

Opini • 25 Apr 2026

Menghijaukan Gang Kota: Hak Warga atau Pelanggaran Tata Ruang?

literasihukum.com/legalitas-menghijaukan-gang-kota

…hukum dari UUD 1945, UU Jalan, hingga UU Penataan Ruang soal legalitas penghijauan ruang publik perkotaan.

Opini • 14 Feb 2024

Good Governance: Kunci Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel

literasihukum.com/pelaksanaan-pelayanan-publik-good-governance

…urgensi asas good governance dalam pemerintahan yang diimplementasikan ke dalam pelayanan publik.

Opini • 04 May 2026

Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi

Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.

Opini • 08 Nov 2025

Hak Pilih Suku Baduy: Anomali Demokrasi antara Konstitusi dan Hukum Adat

literasihukum.com/hak-pilih-suku-baduy-anomali-demokrasi-antara-konstitusi-dan-hukum-adat

Kasus suku Baduy mengajarkan kita bahwa demokrasi elektoral tidak selalu hitam dan putih.

Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...