Hasil Pencarian: penuntutan

Materi Hukum • 26 Mar 2024

Asas Legalitas V. Asas Oportunitas dalam Penuntutan Perkara Pidana

literasihukum.com/asas-legalitas-oportunitas-dalam-penuntutan

Pelajari seluk beluk penuntutan dalam hukum pidana Indonesia. Temukan definisi lengkap, ruang lingkup, dan perbedaan antara asas legalitas dan oportunitas yang menjadi landasan penuntutan. Pahami baga...

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 24 · Tahun 1960 • 09 Jun 1960

Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15809/pengusutan-penuntutan-dan-pemeriksaan-tindak-pidana-korupsi

…aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Opini • 05 Apr 2023

Seponering dan Monopoli Kewenangan Penuntutan

literasihukum.com/seponering-kewenangan-penuntutan

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang definisi dan pengertian seponering serta kaitannya dengan asas oportunitas dan peran Jaksa dalam proses peradilan pidana. Artikel ini juga menjelaskan men...

Opini • 09 Aug 2023

Seponering dan Monopoli Kewenangan Penuntutan

literasihukum.com/seponering-dan-kewenangan-penuntutan

Literasi Hukum - Pelajari mengenai seponering dan asas oportunitas dalam hukum pidana Indonesia. Seponering merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang memungkinkan Jaksa Agung untuk menghentikan perk...

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1958

Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/16632/penambahan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…g-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1960

Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15705/penambahan-undang-undang-darurat-nomor-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-nomor-27-yang-ditambah-dengan-undang-undang-darurat-nomor-8-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-nomor-156-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…ang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 15 · Tahun 1962

Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15758/penegasan-dari-pasal-16-ayat-6-undang-undang-no-7-drt-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…ndang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1955

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15874/pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 36 · Tahun 1960

Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15798/perubahan-dan-tambahan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Opini • 11 Feb 2026

Menakar Bahaya Latent Perjanjian Penundaan Penuntutan Bagi Korporasi dalam KUHAP Baru

literasihukum.com/menakar-bahaya-latent-perjanjian-penundaan-penuntutan-bagi-korporasi-dalam-kuhap-baru

Wacana penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.