Menampilkan 1–10 dari 191 hasil
· ~74ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Kamus Hukum
Tindak pidana tindak pidana pemilu
literasihukum.com/kamus-hukum/708/tindak-pidana-tindak-pidana-pemilu
Tindak pidana tindak pidana pemilu Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait tindak pidana pemilu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tindak pidana pemilu be…
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 17 · Tahun 2023
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan dan/atau Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
literasihukum.com/peraturan/14277/pendelegasian-sebagian-kewenangan-penerapan-sanksi-administratif-terhadap-pelanggaran-persetujuan-lingkungan-danatau-pelanggaran-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup
…un 2023 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan dan/atau Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 29 · Tahun 1950
Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16617/penetapan-kejahatan-kejahatan-dan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-dalam-masa-pekerjaan-oleh-para-pejabat-yang-menurut-pasal-148-konstitusi-republik-indonesia-serikat-dalam-tingkat-pertama-dan-tertinggi-diadili-oleh-mahkamah-agung-indonesia
Undang-undang Darurat Nomor 29 Tahun 1950 tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pe…
Materi Hukum
• 15 Feb 2024
Hindari Pelanggaran Pemilu! Kenali 12 Tindakan Terlarang dalam Pemilu 2024
literasihukum.com/jenis-pelanggaran-pemilu-indonesia
Berbagai tindakan yang termasuk dalam tindak pidana dalam Pemilihan Umum diuraikan dalam artikel ini
Opini
• 04 May 2026
Revisi UU Pemilu: Antara Transparansi dan Sandiwara Partisipasi
literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-antara-transparansi-dan-sandiwara-partisipasi
Tiga putusan MK ubah sistem pemilu. Tapi pembahasan RUU Pemilu masih tertutup, belum ada draf. Elit sibuk hitung kursi, rakyat dilupakan.
Opini
• 07 May 2026
RUU Pemilu: Legalitas yang Disusun untuk Membatasi Demokrasi?
literasihukum.com/ruu-pemilu-legalitas-yang-disusun-untuk-membatasi-demokrasi
Pembahasan RUU Pemilu 2029 harus dikritisi. Apakah revisi ini memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, atau justru melegalkan pembatasan kompetisi politik?
Berita
• 06 Mar 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
news.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 128 · Tahun 2012
• 17 Sep 2012
Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung
literasihukum.com/peraturan/10890/pengenaan-sanksi-pelanggaran-penyelenggaraan-bangunan-gedung
…gub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 29 · Tahun 2022
• 23 Sep 2022
Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi Darat
literasihukum.com/peraturan/14324/tata-cara-pengawasan-dan-pengenaan-sanksi-administratif-terhadap-pelanggaran-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-transportasi-darat
…or 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi Darat
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 21 · Tahun 2022
• 07 Sep 2022
Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian
literasihukum.com/peraturan/14325/tata-cara-pengawasan-dan-pengenaan-sanksi-administratif-terhadap-pelanggaran-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-perkeretaapian
…or 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian
