Materi Hukum • 18 May 2026

Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dalam KUHP Nasional

literasihukum.com/pertanggung-jawaban-pidana-korporasi-dalam-kuhp-nasional

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional mencakup dasar hukum, teori, bentuk pidana, dan penerapannya di Indonesia.

Opini • 02 Mar 2023

Pengaturan Korporasi dalam UU KUHP 2023: Apa yang Harus Diketahui?

literasihukum.com/pengaturan-korporasi-di-kuhp-2023

…ng Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memberikan aturan baru terkait pidana korporasi. Pasal 45 hingga Pasal 49 KUHP Nasional menga...

Materi Hukum • 07 Feb 2023

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru

literasihukum.com/pertanggungjawaban-pidana-korporasi

Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Mau tau tentang pertanggungjawaban pidana? yuk simak

Opini • 26 Jan 2026

Impunitas Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan & Urgensi Ekosida

literasihukum.com/impunitas-korporasi-kejahatan-lingkungan-ekosida

Impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan, kegagalan penegakan hukum, dan urgensi ekosida sebagai reformasi hukum pidana lingkungan di Indonesia.

Opini • 08 Jan 2026

Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru

literasihukum.com/analisa-korporasi-dalam-jerat-hukum-pidana-baru

…Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana korporasi kini menjadi subjek pidana penuh dengan pertanggungjawaban langsung atas tindak pidana.

Peraturan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara · No. PER-2/MBU/03/2023 · Tahun 2023

Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

literasihukum.com/peraturan/18300/pedoman-tata-kelola-dan-kegiatan-korporasi-signifikan-badan-usaha-milik-negara

…Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2024

Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi

literasihukum.com/peraturan/15336/tata-cara-permohonan-salinan-produk-layanan-hukum-korporasi

…kum dan HAM Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Salinan Produk Layanan Hukum Korporasi

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 2 · Tahun 2025

Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi

literasihukum.com/peraturan/14760/verifikasi-dan-pengawasan-pemilik-manfaat-korporasi

…aturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi

Materi Hukum • 11 May 2026

Deferred Prosecution Agreement: Pemidanaan Bernuansa Efisiensi

literasihukum.com/deferred-prosecution-agreement-pemidanaan-bernuansa-efisiensi

…an perjanjian penundaan penuntututan telah resmi diatur dalam KUHAP Baru untuk pemidanaan korporasi yang lebih efisien

Opini • 11 Feb 2026

Menakar Bahaya Latent Perjanjian Penundaan Penuntutan Bagi Korporasi dalam KUHAP Baru

literasihukum.com/menakar-bahaya-latent-perjanjian-penundaan-penuntutan-bagi-korporasi-dalam-kuhap-baru

Wacana penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial.